Respon Tuntutan Pendemo Aliansi Rakyat Lembata Bersatu, Bupati Sunur: Silakan, Itu Urusan Mereka!

Respon Tuntutan Pendemo Aliansi Rakyat Lembata Bersatu, Bupati Sunur: Silakan, Itu Urusan Mereka!

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA-Aliansi Rakyat Lembata Bersatu yang melakukan aksi unjuk rasa pada 20 Mei 2021 melayangkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah meminta DPRD Lembata menggelar paripurna istimewa memberhentikan (memakzulkan) Bupati Lembata. Saat berdialog dengan perwakilan Anggota DPRD Lembata, perwakilan pendemo juga menyampaikan hal ini.

"Itu urusan mereka, silakan. Saya tidak ikut campur. Jadi, tidak tahu dimakzulkan untuk apa," kata Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur kepada wartawan usai membuka deklarasi dan musyawarah besar (Mubes) Anak Muda Adonara (AMA) Lembata, Selasa (1/6/2021).

"Isu pemakzulan karena apa saya sendiri juga bingung. Saya sendiri tidak tahu itu apa maksudnya. Lalu proyek-proyek yang katanya menurut mereka bermasalah itu, apa saya yang kerjakan. Saya kan urus di tataran kebijakan tapi untuk teknis pengerjaan di bawah kan bukan bupati," tambah Bupati Sunur.

Baca juga: AMPAS Kota Kupang, Resmi Polisikan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe

Baca juga: BreadTalk Menu Mulai Rp9 Ribuan Berlaku Hari Ini Hingga Besok 3 Juni 2021 Ada Roti dan Promo Cake

Pasangan dari Wabup Thomas Ola Langoday ini menganggap aksi unjuk rasa terhadap dirinya adalah hal yang biasa terjadi.

Menurut dia, tidak pernah ada larangan orang melakukan aksi unjuk rasa. Tapi dia memberi catatan, sebaiknya aksi demonstrasi itu dilakukan dengan cara yang santun dan etis.

"Memang saya sayangkan, kenapa ada kejadian-kejadian untuk bisa saya laporkan (di polisi)," imbuhnya.
Bupati Sunur mengaku saat ini lebih fokus bekerja menyelesaikan sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Baca juga: Walikota Kupang Kembali Perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Cek Info

Baca juga: Bupati Alor Amon Djobo Marahi Staf Kemensos, Risma: Sebetulnya Bukan Bantuan PKH

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Sunur telah melaporkan ke polisi salah satu pendemo dalam Aliansi Rakyat Lembata Bersatu. Laporan polisi dugaan pencemaran nama baik itu dibuat sehari setelah aksi unjuk rasa, 20 Mei 2021.

Sementara itu, sesuai rapat paripurna, Rabu, 2 Juni 2021, DPRD Lembata telah menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Jumat (4/6/2021) untuk menentukan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Rakyat Lembata Bersatu. Ini merupakan salah satu tindak lanjut dari dialog yang dilakukan massa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu dan 13 Anggota DPRD Lembata pada saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)