Breaking News:

Tellendmark : Anggota Beri Dukungan ke BK Proses Viralnya Ucapan Ketua DPRD Kota Kupang Berbau SARA

Badan Kehormatan (BK) DPRD kota Kupang untuk memproses viralnya ucapan ketua DPRD kota Kupang yang menyinggung suku

POS-KUPANG.COM/F MARIANA NUKA
Tellendmark J Daud, Selasa 30 Mei 2020 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang yang berasal dari lima fraksi memberi dukungan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD kota Kupang untuk memproses viralnya ucapan ketua DPRD kota Kupang yang menyinggung suku dan agama tertentu. 

Anggota DPRD Tellendmark J Daud, mengaku kehadiran para anggota DPRD di ruang BK adalah bentuk komitmen pasca beredarnya rekaman pernyataan ketua DPRD Yeskiel Loudoe menyebut suku dan agama tertentu menyikapi aksi demonstrasi dari mahasiswa beberapa waktu lalu. 

"Tadi sekitar jam 14.00 WITA, kami 13 anggota DPRD mau melaporkan hal ini, tetapi BK sudah menyikapi ini. Artinya, ada tiga tugas dari BK yang ada hubungan dengan kode etik dan sumpah janji dan ini kan sudah jelas disampaikan," jelasnya, usai bertemu BK di gedung DPRD Senin, 31 Mei 2021. 

Ia mengatakan pertanyaan ketua DPRD tersebut telah terbukti dengan rekaman suara yang muncul di media sosial (medsos). BK, kata dia, harus segera menyikapi hal ini tanpa harus menunggu laporan lagi. 

Menurutnya, jika memang terdapat pelanggaran sesuai dengan hasil pemeriksaan, ia mengungkapkan akan ada sanksi-sanksi yang pasti diberikan oleh BK terhadap oknum yang bersangkutan. 

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Yuven Tukung, yang mewakili 13 anggota DPRD kota Kupang bertemu BK menyebut, langkah yang telah diambil oleh para anggota dewan untuk menyikapi ucapan tidak pantas yang dikeluarkan oleh ketua DPRD kota Kupang. 

"Jabatan sebagai pimpinan lembaga ini melekat pada beliau, sehingga kami juga menjaga eksistensi lembaga ini yang menjadi taruhan," ujarnya. 

Upaya yang dilakukan, menurutnya,  merupakan bagian dari rehabilitas dan sebagai komitmen DPRD membrantas paham-paham yang merongrong kebhinekaan di negara ini. 

Terkait dengan permintaan maaf dari ketua, ia mengatakan merupakan bentuk tanggungjawab dan klarifikasi dari yang bersangkutan, namun prosesnya tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

DPRD, menurutnya harus merespon hal ini dikarenakan pernyataan tersebut telah membuat kegaduhan dipublik sehingga sikap yang diambil oleh anggota dewan ini sebagai bentuk tegas dalam memberi sinyal kepada publik bahwa tiap persoalan akan direspon oleh anggota DPRD. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved