KPU Usul Pemilu 2024 Dipercepat Jadi 21 Februari, Pilkada 20 November
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan Pemilu 2024 dilakukan lebih awal kepada DPR RI
lihat foto
Dalam kajian tersebut, kata Ilham, nantinya khusus untuk surat suara legislatif hanya akan ditampilkan dapilnya saja. Ilham mengatakan, untuk melakukan hal tersebut tentunya perlu sosialisasi yang baik mengingat hal itu baru pertama kali dilakukan.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga memperhatikan distribusi logistiknya untuk menghindari surat suara tersebut tertukar.
"Ini terus kita kaji, kita buat kajian-kajiannya dan kita sedang melakukan riset tentang surat suara ini dan semoga apa yang kita hitung selama ini bisa menjadi catatan evaluasi yang baik untuk penyelenggaraan pilkada dan pemilu pada tahun 2024," kata Ilham.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mulai menggelar rapat tim kerja, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengungkapkan rapat kerja tim bersama itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pembahasan rapat sebelumnya.
"Pada rapat tim kerja ini, komisi II DPR baru melakukan konsinyering terkait konsep dan desain persiapan atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mendatang yang telah disusun oleh KPU," kata Junimart.
"Rapat menyangkut draf tahapan Pemilu serentak. Dilanjutkan dengan konsinyering 10 hari ke depan. Yang pasti ada draf pergeseran tahapan bulan pendaftaran dan pencoblosan," tambahnya.
Junimart mengungkapkan, dari konsep dan desain atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 secara keseluruhan membutuhkan anggaran sebesar Rp 26,2 Triliun dari APBD Tahun 2024 dan dari APBN tahun 2024 sebesar Rp 86,2 Triliun.
"Ini anggaran untuk tahapan dan non-tahapan. Kesiapan dari PPK-Pantarlih LN yg berjumlah 8.021.064 orang sudah termasuk Anggota KPU Pusat sampai Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana termasuk tekhnologi informasi yang harus disiapkan dengan mantap," ujar Junimart.
Junimart mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berdasarkan Pasal 201 ayat 8 UU nomor 10 tahun 2016, adalah pemilu terbesar disepanjang sejarah Indonesia. Sehingga DPR dituntut untuk memastikan segala bentuk persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tersebut akan berjalan dengan baik.
"Melalui tim kerja ini, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan 2024, berlangsung dengan perencanaan yang baik," ucapnya.
Selain itu disampaikannya, rapat tim kerja itu merupakan rapat pertama yang digelar oleh Tim Kerja Bersama(TKB), sejak dibentuk pertama kali pada Rapat Kerja Komisi II DPR beberapa waktu yang lalu. Dia menyebut, Komisi II DPR telah menetapkan 12 orang anggotanya untuk menjadi anggota Tim Kerja tersebut, terdiri dari para pimpinan Komisi II dan Ketua Kelompok Fraksi.
"Karena itu kami sebenarnya 12 orang, kami di komisi II ada tim kerja bersama perwakilan KPU Kemendagri, Bawaslu, dan perwakilan DKPP, 12 orang itu terdiri dari semua pimpinan dan semua kapoksi Kemendagri dua perwakilan, Dirjen Otda dan Dirjen Polpum," pungkasnya.(Tribun Network/gta/mam/wly)
