Ketua Kompak Indonesia: Hari Lahir Pancasila 1 Juni Perlu Dimaknai dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pertama, praktek korupsi, kolusi, dan nepotiame (KKN) terhadap uang negara merupakan perbuatan kejahatan serta mengkhianati Pancasila.

Kedua, mendesak KPK RI agar serius dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Ketiga, mendesak Kejagung RI agar cepat dan tepat dalam menuntaskan skandal-skandal korupsi yang sedang ditangani serta melakukan koordinasi kepada kejaksaan tinggi (Kejati) se-Tanah Air untuk serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah.

Keempat, mendesak aparat kepolisian (Polri) agar mendukung total upaya pemberantasan korupsi oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo serta serius melakukan koordinasi terhadap kepolisian daerah (Polda) sebagai bentuk keseriusan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah.

Kelima, mendesak Komisi III DPR RI agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kasus hukum (korupsi), baik yang ditangani oleh KPK, Polri, Kejagung dan serta segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPK, Kejagung dan Polri sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keenam, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi dan Pers agar terus mengawal dan menyatakan perang terbuka melawan korupsi di negeri pertiwi.*