Pemerintah Percepat Belanja Daerah untuk Dukung Perekonomian NTT

Pemerintah Percepat Belanja Daerah untuk Dukung Perekonomian NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Guna mendorong perekonomian Indonesia khususnya NTT di tahun 2021, pemerintah pun berfokus pada percepatan belanja pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tri Budhianto dalam acara Diseminasi Fiskal dan Ekonomi Regional di Aston Hotel, Selasa (25/5).

Dia menyampaikan, belanja pemerintah harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan data yang dipaparkan olehnya, tren kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB NTT rata-rata mencapai 28,2 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Sementara PMTB yang sebagiannya merupakan belanja modal pemerintah berkontribusi terhadap pemerintah dengan rata-rata mencapai 40,7 persen dalam 10 tahun terakhir.

Sejak tahun 2014, seiring kebijakan pemerintah yang meningkat pada belanja modal, kontribusi PMTB ke PDRB NTT juga meningkat.

Oleh karena itu menurutnya realisasi belanja pemerintah di tengah situasi pandemi menjadi penting untuk percepatan perekonomian NTT. 

"Belanja modal kita harapkan bisa dorong perekonomian juga. Dari belanja modal, mampu serap tenaga kerja, lalu kurangi pengangguran, tenaga kerja terserap, dapat penghasilan, bisa bantu kurangi penghasilan," katanya usai acara.

Dia menjelaskan, jika membangun jalan di akhir tahun, dampaknya akan berkurang di tahun ini.

Padahal manfaatnya belanja tahun ini harus dirasakan di tahun ini. Oleh karena itu, jika pembangunan dilakukan di awal tahun, maka akan mempercepat akses perekonomian bergerak lagi.

"Kami selalu dorong untuk percepat belanja, terutama belanja infrastruktur," ungkapnya.

Dia menekankan masalah yang timbul bukanlah pada jumlah angka yang yang terserap di akhir tahun, tapi pada waktu pelaksanaan.

"Kalau 97 persen tapi terserap di akhir tahun, ya manfaat ke perekonomiannya kurang. Ini yang sedang kita dorong supaya penyerapan lebih di awal. Kalau soal besaran penyerapan, kami tidak begitu khawatir. Problemnya, kapan terserap. Ini yang perlu kita cermati bersama, sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Budhianto juga sempat menyampaikan data Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di NTT, yang mana hanya tiga pemerintah daerah di NTT yang berada dalam kategori KFD Sedang. Tiga pemerintah daerah tersebut yakni Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Belu, dan Kabupaten TTS. Sementara itu, kabupaten lainnya berada dalam kategori KFD Rendah.