Aksi Massa di Kota Kupang

Ketua DPRD Kota Kupang Pertanyakan Identitas, Pendemo Nilai Bukan Inti Persoalan 

Ketua DPRD kota Kupang, Yesikel Loudoe, sempat mempertanyakan identitas pendemo yang datang ke gedung DPRD menyoal

Editor: Ferry Ndoen
foto: Irfan Hoi/ d
Dialog antar ketua DPRD kota Kupang dan massa aksi (kiri).  

Ketua DPRD Kota Kupang Pertanyakan Identitas, Pendemo Nilai Bukan Inti Persoalan 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang, Yesikel Loudoe, sempat mempertanyakan identitas pendemo yang datang ke gedung DPRD menyoalai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Kupang yang tersendat dalam proses sidangnya. 

Yesikel menyebutkan para pendemo tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Kupang, bahkan ia menuding pendemo sebagai penyusup yang masuk ke kota Kupang. 

"Pihak kepolisian dan pol PP tolong amankan, ini saya bilang penyusup. Ini identitasnya juga tidak ada," kata ketua DPRD Yesikel, Kamis 27 Mei 2021. 

Atas hal ini, dalam dialognya di ruang rapat sasando gedung DPRD kota Kupang, masa aksi menilai tudingan dari ketua DPRD kepada para pendemo merupakan hal yang tidak sesuai tujuan dari kedatangan masa aksi. 

"Soal masalah internal itu merupakan urusan rumah tangga di DPRD, kami datang ke sini berkaitan dengan mandeknya LKPj walikota Kupang. Dan kita butuh dialog, itu subtansinya, itu yang paling penting," sebut Koordinator umum, Leonardus Mogo.

Dia juga mengungkapkan, adanya keterlambatan dalam proses sidang LKPj ini, sangat dinilai tidak baik oleh masyarakat. Apa lagi, perwakilan masyarakat diutus ke gedung DPRD, justru mempertontonkan hal tidak elegan ini. 

Perwakilan masa aksi lainnya, Raymond menyebutkan hal yang disampaikan ketua DPRD terkait dengan identitas pendemo justru sedang mengaburkan hal inti dari gerakan ini. 

Ia pun menilai hal tersebut merupakan usaha ketua DPRD untuk menggiring maksud dan tujuan pendemo dalam menyampaikan aspirasi. 

"Kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum itu telah diatur dalam undang-undang. Ada issue di luar NTT juga kami turun ke jalan, tidak ada yang pertanyakan soal idenitas kami. Selama kita masih dalam NKRI, sah-sah saja, jangan alihkan subtansinya," tegas Raymond. 

Dia menegaskan, kedatangannya bersama masa aksi lainnya adalah untuk mempertanyakan dan mendesak agar proses LKPj walikota Kupang tahun 2020 segera dilanjutkan. 

Disaksikan pos Kupang, proses dialog juga dihadiri sejumlah anggota DPRD kota Kupang dan berlangsung kurang lebih satu jam. Pendemo usai dialog menyerahkan poin tuntutan kepada ketua DPRD kota Kupang. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Baca juga: Gelombang Laut Tinggi, ASDP Bolok Kupang Tutup Sementara Pelayaran Kapal Untuk Sejumlah Lintasan

Dialog antar ketua DPRD kota Kupang dan massa aksi (kiri). 
Dialog antar ketua DPRD kota Kupang dan massa aksi (kiri).  (foto: Irfan Hoi/ d)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved