Distribusi Vaksin Covid-19 di NTT Tak Lagi Ditangani Dinas Kesehatan Provinsi

Distribusi Vaksin Covid-19 di NTT Tak Lagi Ditangani Dinas Kesehatan Provinsi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pelaksanaan distribusi vaksin Corona atau Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil NTT.

Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil NTT dr Messerasi VB Ataupah menyebut kini proses distribusi vaksin Corona itu ditangani oleh pihak ketiga. 

Ditemui di kantornya, Senin, 17 Mei 2021 siang, dr. Messerasi menyebut na dua perusahaan yang kini mengambil peran distribusi vaksin hingga ke Kabupaten. Keduanya terdiri dari Kimia Farma trading & Distribution dan PT. APL

Kimia Farma trading & Distribution merupakan anak usaha BUMN Kimia Farma yang menangani penjualan dan distribusi obat dan farmasi. Demikian pula, PT. APL yang juga merupakan perusahaan distributor obat dan farmasi.

Baca juga: 7960 Warga Sudah Mendapat Vaksin Pertama di Kabupaten Sumba Barat

"Distribusi sekarang dikendalikan oleh Biofarma dan APL. Kami terus berkoordinasi dengan mereka untuk distribusi vaksin di sini," kata dia. 

Ia mengatakan, saat ini, pihak Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil NTT juga menerima distribusi dari distributor tersebut sebagaimana Dinas Kesehatan kabupaten/kota. 

"Dinas juga terima dari pihak ketiga, tidak langsung. Kami di provinsi hanya urus buffer stock, itu persentasenya kecil saja 5-10 persen," tambah dr. Messerasi. 

Buffer stock tersebut kata dia dapat dialokasikan kepada Kabupaten atau kota yang membutuhkan percepatan manakala persediaan terbatas. "Artinya dinas kabupaten mana yang membutuhkan vaksin untuk percepatan kami bisa bantu," ujar mantan Kadis Sosial NTT itu. 

Terkait jumlah dan progres terkini distribusi vaksin untuk seluruh wilayah Provinsi NTT, dr. Messerasi mengaku belum mendapatkan update data secara pasti karena proses distribusi langsung kepada pihak Dinas Kesehatan kabupaten. Karena itu, ia mengatakan akan melakukan evaluasi. 

Baca juga: Vaksin Covid-19 Lansia Di NTT Lambat, 3 Bulan Baru Capai 4 Persen 

"Kita terakhir dapat itu Maret. Itu yang harus kita evaluasi lagi, karena permintaan langsung ke Kementerian kesehatan," ujar dr. Messerasi menjawab pertanyaan wartawan soal kelancaran proses distribusi.

Ia menjelaskan, alokasi vaksin dan distribusi  berdasarkan pada laporan pemakaian dan lewat aplikasi smile dan pendaftaran dilaksanakan lewat apl. "Permintaan tersebut akan dikaji oleh pusat untuk didistribusikan," jelas dia. 

Proses distribusi oleh pihak ketiga menurut anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus tidak menjadi persoalan. 

Menurut dia, siapapun yang menjadi distributor harus tetap memperhatikan keamanan dan kelancaran dalam distribusi. 

"Pemerintah tetap dengan tanggung jawabnya. Siapa yang distribusi tidak sial, yang penting pastikan keamanan vaksin dan kelancaran distribusi agar dapat digunakan," ujar Emanuel Kolfidus. 

Permintaan 10.000 vial vaksin 

Terpisah, Kepala Bidang P2P Herlina Salmun mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan vaksin sebanyak 10.000 vial untuk kebutuhan vaksin di NTT. Permintaan tersebut telah dilakukan sebelum Idul Fitri 2021. 

"Kita juga tetap melakukan permintaan sebelum liburan 10.000 vial," kata dia. 

Hingga kini, lanjut dia, pihak Dinas Kesehatan belum mendapat konfirmasi soal pemenuhan permintaan tersebut.

Baca juga: 130 Umat Paroki St Fransiskus Asisi BTN Kolhua Ikut Vaksinasi Massal Covid-19

Gugus Tugas Pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Provinsi NTT sejak awal program vaksinasi telah mengajukan permohonan vaksin kepada Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7.360.953. 

Vaksin tersebut rencananya akan diberikan bagi warga dengan sasaran kelompok usia 18-59 tahun dan 60 tahun ke atas. 

"Kita telah ajukan vaksin COVID-19 sebanyak 7.360.953 buah untuk rencana vaksinasi massal," ujar Herlina Salmun. 

Ia menjelaskan, setiap orang mendapat vaksin covid-19 sebanyak 2 kali dengan interval waktu pemberian minimal 14 hari dari dosis pertama. 

"Kebutuhan vaksin berdasarkan jumlah sasaran di NTT sebanyak 6.407.764 vial (untuk 2 kali pemberian). Dalam pemberian imunisasi covid-19 dibutuhkan Auto Disposible Syringe (ADS) sebanyak 6.407.764 pcs dan Safety Box (SB) kapasitas 5 liter yang sebanyak 64.078 box," jelas Herlina Salmun. 

Sementara itu, estimasi jumlah kebutuhan untuk sasaran tersisa usia 18 – 59 tahun dari tenaga kesehatan, TNI, Polri dan Anggota TNI, Polri, Satpol PP serta Pelayanan Publik sebanyak 38.500.

"Kebutuhan vaksin sebanyak 89. 232 vial (untuk 2 kali pemberian). Dalam pemberian imunisasi covid-19 dibutuhkan Auto Disposible Syringe (ADS) sebanyak 89. 232 pcs dan Safety Box (SB) kapasitas 5 liter yang sebanyak 892 box," jelas Herlina Salmun. 

Waktu pelaksanaan, kata Herlina, dimulai pada Desember 2020 secara bertahap dengan mempertimbangkan kajian epidemiologi, ketersediaan  vaksin COVID-19 dan sarana pendukung lainnya.

Herlina mengatakan, sasaran pemberian vaksin terdiri dari kelompok usia 18-59 tahun dan Usia 60 ke atas termasuk tenaga kesehatan dan semua petugas yang  bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan  di   seluruh Indonesia.

Baca juga: Kabid P2P : Manggarai Dapat Jatah 244 Vial Vaksin AstraZeneca untuk 2.440 orang

Selain itu, kata Herlina, sasaran vaksin juga akan diberikan kepada kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan  operasional imunisasi COVID-19, diantaranya yakni kelompok dengan kriteria tidak memiliki penyakit bawaan (komorbid), terdaftar pada aplikasi Pcare atau kelompok vaksinasi mandiri seperti pegawai BUMD/ BUMN . 

Sasaran vaksin juga ditujukan untuk pada petugas  pelayanan  publik yakni para petugas yang berhadapan  dengan masyarakat  misalnya TNI – Polri,  petugas bandara, stasiun  kereta api, pelabuhan,  pemadam kebakaran,  PLN, PAM yang bertugas  di lapangan.

Selain itu juga ditujukan untuk kelompok  risiko  tinggi lain seperti Kelompok pekerja yang  merupakan kelompok usia  produktif dan berkontribusi  sektor perekonomian  termasuk pendidikan serta populasi lainnya seperti penduduk  yang tinggal di tempat  berisiko tinggi misalnya di kawasan padat penduduk. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )