Ini Kemarahan Besar dan Peringatan Keras Gubernur NTT Viktor Laiskodat Kepada Kepala Daerah, Jangan

Ini Kemarahan Besar dan Peringatan Keras Gubernur NTT Viktor Laiskodat Kepada Kepala Daerah, Jangan

POS KUPANG.COMOM | KUPANG -- Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat meminta para bupati/Walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. 

Menurut Gubernur Viktor Laiskodat, dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, maka perlu upaya extraordinary pula untuk menggerakan ekonomi. 

Dalam keterangan pers Pemerintah Provinsi NTT yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis, 6 Mei 2021, Gubernur Viktor Laiskodat menyinggung keseriusan Presiden Jokowi dalam upaya penanganan Covid-19. 

"Presiden Jokowi serius sekali agar covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi.  Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi," ujar Gubernur Viktor Laiskodat saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  di ruang rapat Gubernur, Kamis 6 Mei 2021

Menurut dia, jika tidak ada investasi asing maka, pemerintah hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyangga dan penggerak ekonomi.

Pada rapat yang dihadiri Ketua DPRD NTT,  Kapolda NTT,  Danrem Wirasakti 161 Kupang,  Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT,  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,  Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT secara langsung dan para Bupati/Walikota se-NTT secara daring itu, dibahas tiga hal yakni penanganan covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi. 

Baca juga: Siapkan Berkas Anda ! Habis Lebaran Pendaftaran CPNS 2021, Ini Syarat Penting Utama Harus Anda Siap

Menurut Gubernur Viktor Laiskodat, refocusing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocusing bukan merupakan hal baru dan sudah beberapa kali dilakukan.  

"Masa sudah beberapa kali melakukan refocusing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati,  harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini," ujar Gubernur Viktor Laiskodat. 

Terkait dengan perizinan untuk investasi, Gubernur Viktor Laiskodat juga meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary karena saat ini daerah sedang berada dalam bencana global akibat pandemi covid-19. Ia menekankan, jika dalam 3 bulan tidak ada geliat meski sudah diberi izin maka izin tersebut dapat dicabut kembali.

"Bupati/Walikota cek kembali ini. Dalam situasi seperti ini,  ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izin sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Ambil langkah tegas.  Begitu juga kalau sertifikat ganda,  harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati,  Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu," tambah mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu. 

Ketua DPRD NTT,  Emy Nomleni menyebut DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi agar program dan kegiatan mendorong  pergerakan perekonomian lebih cepat. 

"Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan,  masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, " jelas Ketua PDIP NTT itu. 

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  di ruang rapat Gubernur, Kamis 6 Mei 2021 (POS KUPANG.COM/ISTIMEWA)
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.

"Strategi konkret yang dilakukan,  silahkan para Bupati/Walikota gunakan kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi,  manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II,  mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga,  konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,"kata Rudi.