Selasa, 14 April 2026

PDIP Siap Dukung Penuh Kepemimpinan SN-KT di Kabupaten Malaka

PDIP belum mendukung bupati-wabup Malaka terpilih, namun PDIP melihat kedua pimpinan ini tidak diragukan integritasnya.

Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan di rumah jabatan bupati Malaka, Senin 3 Mei 2021 

PDIP Siap Dukung Penuh Kepemimpinan SN-KT di Kabupaten Malaka

POS-KUPANG.COM I BETUN--Ketua Komisi III DPR RI yang juga politisi PDIP, Herman Herry menegaskan, kepemimpinam Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H,MH dan Wabup, Louise Lucky Taolin, S.SoS atau SN-KT akan didukung penuh PDIP.

Walaupun pada Pilkada lalu PDIP belum mendukung bupati-wabup Malaka terpilih, namun PDIP melihat kedua pimpinan ini tidak diragukan integritasnya.

PDIP akan ada bersama bupati dan wabup mengelola daerah ini agar lebih maju. Dukungan PDIP ini kedepan tentu apa yang sudah dikampanyekan lebih mudah diwujudkan.

Herman Herry menyampaikan hal ini disela-sela masa resesnya  mendatangi rumah jabatan bupati Malaka, Senin 3 Mei 2021.

Baca juga: Tower Bersama Group Berempati Buat  Korban Bencana di Kabupaten Malaka

Hadir saat ini, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H,MH dan Wabup, Louise Lucky Taolin, S.SoS, Sekda Malaka, Donatus Bere, S.H, mantan Bupati Belu, Wilybrodus Lay, mantan Ketua DPRD TTU, Frengky Saunoah, Ketua DPC PDIP Malaka, Devi Hermin Ndolu, beberapa pimpinan OPD, perwakilan dari DPD PDIP NTT seperti Cen Abubakar dan Rony Bunga juga Plt. Kapolres Malaka.

Herman Herry mengatakan, kehadirannya di Malaka dalam masa reses ini sekaligus menyatakan profisiat atas terpilihnya bupati dan wabup Malaka. Dirinya menyakini kedua pasangan ini akan membawa pengharapan yang baru untuk Malaka.

"Pasangan ini saya optimis membawa  pengharapan yang baru. Saya selaku orang yang ikut lahirkan Malaka menegaskan bahwa PDIP siap bergandengan tangan membangun daerah ini," katanya.

Herman Herry menyampaikan pesan kepada bupati dan wabup Malaka bahwa  pemimpin itu harus menjadi negarawan. Dalam politik tidak ada yang namanya balas dendam.

Baca juga: Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Berempati Buat Korban Bencana di Kabupaten Malaka

Segala kelemahan lawan hendaknya menjadi bahan pembelajaran. Apa yang baik ditorehkan kepemimpinan Malaka sebelumnya perlu ditiru dan ditingkatkan. Jangan ada lagi perpecahan yang mengarah kepada kepentingan pribadi dan kelompok.

"Saya serahkan diri untuk sama-sama kita bangun Malaka. PDIP ini mayoritas suara di DPR RI. Di Komisi IV yang  tangani pertanian, kelautan yang ketua itu kader PDIP. Di  Komisi V yang urus infrastruktur juga Ketuanya dari PDIP. Kalau saya di  Komisi III tidak urus pertanian dan infrastruktur tapi mitra kerja kami dengan  Kapolri KPK, MA, yang berhubungan dengan aspek hukum," kata Herman Herry.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery sedang memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja ke Sumba Barat, Minggu 2 Mei 2021. 
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery sedang memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja ke Sumba Barat, Minggu 2 Mei 2021.  (POS KUPANG.COM/PETRUS PITER)

Herman Herry menegaskan,  PDIP akan ada bersama bupati-wabup Malaka  untuk kelola daerah ini menjadi lebih baik. Karena dirinya  percaya bupati dan wabup Malaka ini tidak diragukan  integritasnya.
Dengan penempatan kader PDIP di komisi penting maka apa yang dikampanyekan pasangan ini akan  lebih mudah diwujudkan.

"Ibarat naik oto maka lebih baik naik oto besar. Tapi saya sampaikan bahwa PDIP akan dukung bapak berdua. Kita kelola daerah ini bersama-sama. Memang saya lihat walaupun pada pilkada lalu PDIP belum dukung tapi saya lihat warna-warna penari dan hiasan meja banyak merahnya," kata Herman Herry berguyon disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan di rumah jabatan bupati Malaka, Senin (3/5/2021)
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan di rumah jabatan bupati Malaka, Senin (3/5/2021) (POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG)

Herman Herry kemudian bernostalgia perihal sejarah pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu.  Dulu orang bilang pemekaran Malaka cuma  jual obat. Pemerintah pusat pertahankan untuk tidak mekar.

Tapi, lanjutnya, ketika Komisi II DPR RI dipegang kader PDIP, Ganjar Pranowo, dirinya mengajak untuk ke Belu. Dirinya bersama  Ganjar Pranowo datang di Belu bertemu bupati Belu saat itu Joachim Lopez juga tokoh  agama termasuk Uskup Atambua.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved