Belum Bayar Pajak Galian C, DPD PAN Manggarai Barat Dukung Bupati Kejar Kontraktor Nakal 

Lebih lanjut, setelah persoalan internal birokrasi sedikit demi sedikit mulai terurai, Marselinus menilai Bupati Edi Endi yang juga mantan Ketua DPRD Mabar ini mengalihkan fokus perhatiannya pada persoalan PAD.

Marselinus merasa aneh, investasi yang mengalir di kabupaten paling barat Pulau Flores ini sungguh fantastis hingga mencapai angka Rp 90-an triliun, tapi PAD-nya masih tiarap tak sebanding dengan nilai investasi.  

Lagi-lagi, Bupati Edi Endi menurutnya menunjukkan taringnya. Tidak tanggung-tanggung, Hotel Inaya Bay Komodo, anak perusahaan plat merah sekelas PT ASDP Feri Indonesia, Tbk, 'disodok' sang bupati karena tidak membayar pajak selama dua tahun terhitung sejak tahun 2020. 

Alhasil, hotel Inaya pun disegel hingga akhirnya membayar pajak tertunggak yang nilainya mencapai angka Rp. 1,8 milliar. 

"Saya hanya mengingatkan bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi jika berinvestasi di Kabupaten Manggarai Barat. Dan ini berlaku untuk semua wajib pajak,” kata Marselinus mengulangi ketegasan Bupati Edi Endi saat memimpin langsunng penyegelan hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo belum lama ini.  

Langkah tegas Bupati Edi Endi ini, jelas Marselinus, mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. 

Meskipun bukan termasuk partai koalisi pendukung pasangan bupati dan wakil bupati pada pilkada lalu, DPD PAN  Mabar justru mendukung penuh langkah Bupati Edi Endi, termasuk rencananya merumah-kan ASN dan tenaga kontrak daerah yang indisipliner.  

“Sejak awal, PAN memposisikan diri sebagai Mitra Kritis pemerintah. Untuk kebijakan yang sifatnya konstruktif, kami dukung penuh dan tanpa syarat," tegasnya. *)