Ketua DPD Partai Perindo Mabar Tepis Isu Dualisme Kepemimpinan

Sebagai catatan, lanjut Stanislaus Stan, partai politik bukan sebuah lembaga negara, yang dengan seenaknya semua pihak bisa menggugat sebuah keputusan DPP Partai ke ruang peradilan, kecuali pada konteks tertentu misalnya ada perpecahan di antara pendiri partai dan terjadi saling gugat-menggugat di pengadilan.

"Jadi saya mau mengatakan bahwa clean dan clear SK pengesahan kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai Barat yang ditanda-tangani oleh Ketu Umum dan Sekjend Partai Perindo adalah sah, final dan mengikat. Jadi, tidak ada sedikit ruang bagi kata dualisme. Dan terhadap pihak-pihak yang bersikap dilematis terhadap keputusan DPP partai Perindo terkait SK pengesahan kepengurusan DPD Perindo kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 adalah sebuah sikap pembangkangan dan tidak patuh terhadap keputusan DPP Partai Perindo," katanya.

"Saya percaya bahwa seluruh personel pengurus DPD,DPC, dan Ranting Partai Perindo adalah orang-orang yang cerdas dan melek aturan, sehingga tidak merasa terganggu dengan isu murahan apalagi sudah kategori sesat," jelasnya.

Pihaknya juga berpesan, agar kader partai terus bekerja, untuk kebaikan masyarakat Manggarai Barat dengan cara dan kekuatan masing-masing. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Berita Manggarai Barat