Cak Imin Terdesak Soal Isu PKB, Padahal Dulu Isi Posisi Top di Era Megawati, SBY Hingga Jokowi, Apa?

POS-KUPANG.COM - Cak Imin Terdesak Soal Isu PKB, Padahal Dulu Isi Posisi Top di Era Megawati, SBY Hingga Jokowi, Apa?

Beredar isu ia dikudeta sejumlah kader di daerah.

Beberapa pengamat politik pun menyebut berhembusnya isu tersebut dapat menjadi warning bagi Cak Imin.

Baca juga: Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Baca juga: Ketua DPC PKB Ngada Sebut Belum Ada Oknum yang Ajak Untuk Ikut Mukhtamar Luar Biasa

Sebelumnya ratusan kader PKB mengatakan kepemimpinan pria yang karib disapa Cak Imin mulai sembarangan.

Di mana banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappatunru mengatakan Cak Imin seakan ketakutan akan dilengserkan dari kursi ketua umum.

Sehingga AD/ART partai diubah.

Dirinya pun merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Hingga akhirnya ratusan kader tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tersebut ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB).

MLB diklaim Andi dan para kader lainnya sebagai aksi untuk menyelamatkan PKB.

"Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Dirinya mengklaim di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

Sosok Cak Imin

Baca juga: Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Baca juga: Tidak Ada Isu Muktamar Luar Biasa, PKB NTT Sibuk Urus Masyarakat Terdampak Bencana

Pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini dua periode menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Pertama di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Cak Imin ditunjuk sebagai Wakil DPR RI masa jabatan 2004 - 2009.

Dan kini di era Presiden Joko Widodo, di masa jabatan Cak Imin tahun 2019 hingga  2024.

Dirinya mengemban jabatan tersebut sejak dilantik pada 1 Oktober 2019.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Cak Imin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masa jabatan 2018-2019.

Dikutip dari Wikipedia, sebelumnya lagi Cak Imin ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dipanggil KPK

Satu bulan dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Cak Imin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK saat itu Febri Diansyah menyebut Cak Imin diperiksa terkait kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Febri Diansyah menyebut Cak Imin menjadi saksi atas beberapa tersangka yang sudah tertangkap sebelumnya.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group)," kata Febri dalam keterangannya saat itu.

Cak Imin diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019.

Pernah Deklarasi sebagai Calon Wapres RI

Baca juga: Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Pada kontestasi Pilpres lalu, Cak Imin pernah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil Presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. 

Bahkan Cak Imin sempat meresmikan Posko JOIN, akronim dari Joko Widodo – Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Diberitakan Tribunnews.com, Cak Imin meresmikan Posko tersebut disaksikan oleh ratusan relawan dan simpatisan PKB.

Cak Imin juga memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 saat itu.

Namun Cak Imin akhirnya harus gigit jari karena Jokowi akhirnya memilih KH Maruf Amin.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Suhu politik di Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai memanas.

Kursi Ketua Umum Muhaimin Iskandar digoyang. Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB menyeruak ke publik.

Sejumlah petinggi PKB daerah klaim tak puas dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

Kronologi

Bagaimana kasus ini bermulai? Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Baca juga: Tidak Ada Isu Muktamar Luar Biasa, PKB NTT Sibuk Urus Masyarakat Terdampak Bencana

Baca juga: Pengurus DPC PKB Belu Solid Dukung Muhaimin, Pengurus Diminta Jangan Coba-coba Manuver

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya.

Yenny Wahid

Kisruh PKB membuat putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara.

Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme. 

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021). 

Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai. 

Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin.

Baca juga: Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Baca juga: Tidak Ada Isu Muktamar Luar Biasa, PKB NTT Sibuk Urus Masyarakat Terdampak Bencana

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," jelasnya. 

Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur. 

"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," tandasnya. 

Dukung Cak Imin

Namun Cak Imin sendiri bukan tanpa dukungan. Sejumlah DPC menegaskan loyalitas mereka terhadap sang ketua umum.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Gunungkidul, Timbul Suryanto mengakui sudah mengetahui isu tersebut.

Namun ia menegaskan pihaknya tak akan ikut serta dalam MLB.

"Kami tetap mengikuti perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Cak Imin sebagai Ketua Umum," kata Timbul dihubungi pada Rabu (14/04/2021).

Ia juga menyatakan internal PKB sendiri sampai saat ini masih solid dan tidak ada perseteruan.

Senada, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Balikpapan akui masih solid terkait adanya isu muktamar luar biasa PKB.

Demikian dibeberkan oleh Ketua DPC PKB Balikpapan, Michael Adam kepada Tribunkaltim.co.

Dia menegaskan pihaknya masih kompak mendukung kepemimpinan Cak Imin atau sapaan akrab Muhaimin Iskandar, sebagai komando di PKB secara nasional.

Hal tersebut disampaikan, menyikapi adanya pemberitaan terakit isu muktamar luar biasa, lantaran protes dari sejumlah kader.

"Saya dengar isunya memang, tapi selaku DPC PKB Bikpapan dan seluruh Kalimantan Timur, kami tetap solid mendukung Cak Imin," ujarnya, Selasa (13/4/2021).

Keluarga Gus Dur Diminta Tidak Diam

Baca juga: Gejolak PKB Memanas, Posisi Cak Imin Mulai Goyah, Apakah PKB Berakhir Seperti Drama SBY & Demokrat?

Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Menurutnya, telah terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.

"Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksnakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB," kata Saruddin saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).

Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak.

Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.

"Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar," pungkasnya.

Berita PKB Cak Imin

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/15/profil-cak-imin-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-era-sby-wakil-ketua-dpr-ri-era-megawati-dan-jokowi?_ga=2.36818342.763584733.1617861484-857069526.1598522647