Pasca Penetapan Status Darurat Bencana, Walikota Kupang Kembali Rapat Bersama Forkopimda,Simak Info

Saat ini diketahui, PLN tengah berupaya memperbaiki jaringan listrik di seluruh wilayah terdampak, namun lebih diprioritaskan di tempat-tempat penampungan warga. 

"Hingga saat ini, jaringan listrik di beberapa wilayah telah berhasil diperbaiki, saya sudah minta PLN supaya semua dapat segera normal kembali," harap Wali Kota.

Terkait data warga terdampak, Wali Kota meminta agar instansi teknis dalam hal ini BPBD dan Bagian Tata Pemerintahan berkoordinasi dengan para Camat, Lurah untuk secepatnya menghimpun data warga terdampak by name by address. Data akan segera diserahkan kepada BNPB guna penyaluran bantuan yang tepat sasaran. 

Wali Kota menyebutkan kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial diperkirakan mencapai 37 milyar untuk sekitar 1.580 kk, namun angka tersebut bisa bertambah tergantung data yang masih dihimpun oleh Camat dan Lurah di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos memberikan dukungan atas upaya pemulihan pasca bencana badai siklon seroja yang dilakukan Pemkot. 

Dia meminta agar Pemkot tak lupa memperhatikan para ASN yang turut menjadi korban bencana, namun hal tersebut menurutnya harus benar-benar cermat, jangan sampai ada oknum ASN yang memanfaatkan situasi agar tidak berkantor. 

Dirinya juga mengimbau agar masyarakat Kota Kupang memiliki semangat untuk bangkit dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan serta saling bergotong royong menolong sesama. Untuk itu ia setuju dengan Wali Kota bahwa ASN harus menunjukkan teladan kepada masyarakat dalam hal bangkit dan bergotong royong membantu sesama.

Ditengah berlangsungnya rapat, Wali Kota menerima kunjungan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana pada BNPB, Ir. Dody Ruswandi, MSCE yang tiba di Kota Kupang untuk memantau penanganan dampak bencana di NTT. 

Ia didampingi oleh Kasubdit Dukungan Pengerahan SDM pada BNPB, Andria Yuferizal . 

Menurut Dody, Kota Kupang dapat segera membentuk posko dengan SK Wali Kota sesuai amanat Permendagri 27 tahun 2007. 

Struktur organisasi posko, tambahnya, dapat menyesuaikan dengan struktur organisasi posko tanggap darurat yang telah dibentuk Pemprov. 

Dody dalam kesempatan itu mengapresiasi Pemkot Kupang yang sudah menerbitkan SK Wali Kota terkait tanggap darurat bencana. 

Menurutnya dalam membentuk posko siaga bencana, Kota Kupang perlu melibatkan Forkopimda dan BPKP. BPKP sendiri akan membantu memberikan pendampingan guna memastikan tidak ada masalah dalam pengelolaan administrasi dalam upaya penanggulangan bencana ini. 

Lanjut dikatakan Dody, biaya operasional posko akan didukung oleh BNPB bahkan saat ini telah diturunkan 6 unit helikopter untuk proses SAR  dan evakuasi korban, 3 diantaranya ditempatkan di Kota Kupang (Posko Propinsi) dan 3 lagi telah ditempa6di Maumere. 

Ia menjelaskan terkait bantuan yang akan diberikan bagi pembenahan rumah warga yang rusak akibat bencana dibagi dalam 3 skema, yaitu rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.