Marzuki Alie Sebut Keputusan Pemerintah Sudah Tepat Tolak Demokrat versi Moeldoko, Lho Kok Mbalelo?
Presiden Jokowi sudah memutuskan, pemerintah menolak kehadiran Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serang, Sumatera Utara.
POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi sudah memutuskan, pemerintah menolak kehadiran Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serang, Sumatera Utara.
Sikap tegas Presiden Jokowi tersebut, disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly saat mengumumkan sikap pemerintah terhadap sikap Moeldoko cs.
"Pemerintah secara resmi menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum."
Yasonna Laoly mengatakan, "Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna, Rabu 31 Maret 2021.
Baca juga: Daripada Galau Tak Diterima Demokrat, Lebih Baik Moeldoko Bergabung ke PBR Demi Kesejahteraan Rakyat
Baca juga: DPC Partai Demokrat TTU : Kami Tetap Kompak dan Solid di bawah Kepemimpinan AHY
Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB itu, karena kelengkapan fisik yang diperlukan berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC, tidak dipenuhi Moeldoko cs.
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna.
Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.
Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.
Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.
"Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," tambahnya.
Reaksi Kubu Moeldoko
Atas keputusan pemerintah itu, publik pun menunggu reaksi Moeldoko atas terbitnya keputusan pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Berikut deretan pernyataan sejumlah pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko:
1. Moeldoko belum beri tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung atas ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Di akun Instagramnya, Moeldoko juga belum membuat postingan terkait sikap pemerintah.
Baca juga: DPC Demokrat Sabu Raijua Apresiasi Kemenkumham Dalam Menegakan Kebenaran
Baca juga: Moeldoko Ditolak, Demokrat NTT Siap Tindak Tegas Kader Pro KLB yang Catut Nama Partai
2. Marzuki Alie sebut keputusan Pemerintah tepat
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB, Marzuki Alie menyebut keputusan pemerintah sudah tepat.
Hal ini disampaikan oleh Marzuki melalui akun Twitternya, @marzukialie_MA.
Mantan Ketua DPR di era Presiden SBY ini menyatakan keputusan pemerintah membuktikan tidak ada intervensi kekuasaan.
"Alhamdulillah, pemerimtah sdh mengambil keputusan yang tepat, utk membuktikan bhw tidak ada kekuasaan yg ada dibalik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tulisnya, Rabu (31/3/2021).
Senada, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda, menyebut ditolaknya kepengurusan kubu KLB membuktikan tak ada intervensi dari pemerintah.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat."
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful melalui keterangannya, Rabu (31/3/2021).
Justru, Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah memfitnah Moeldoko bahwa pemerintah berada di belakang Moeldoko.
3. Penggagas KLB sebut perlawanan bakal berlanjut di PTUN
Satu di antara penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan, memastikan akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah kepengurusan kubu KLB ditolak oleh pemerintah.
"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky, melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (31/3/2021).
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reaksi Kubu Moeldoko soal Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat, Marzuki Alie: Keputusan Terbaik