Breaking News:

Pemerintah Beri Bansos Kompensasi Larangan Mudik Lebaran 2021

PEMERINTAH berjanji memberikan bantuan sosial ( Bansos) sebagai kompensasi atas larangan mudik lebaran 2021

Editor: Kanis Jehola
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi bansos 

POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH berjanji memberikan bantuan sosial ( Bansos) sebagai kompensasi atas larangan mudik lebaran 2021. Meski larangan mudik berlaku untuk semua orang, bansos hanya akan diberikan ke sebagian individu.

"Hanya untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima sebelumnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Achmad Choesni,, di Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Gubernur NTT Pastikan Transportasi Mudik Lebaran Normal

Ini bukanlah bansos jenis baru. Menurut Tubagus, kompensasi mudik ini merupakan bansos reguler dalam program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang selama ini sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial.

Dikutip dari laman resmi dtks.kemensos.go.id, saat ini ada 27 juta keluarga yang masuk dalam DTKS. Di dalamnya, ada 96 juta individu, atau sekitar 35 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta.

Baca juga: EWS ANALYSIS Tri Yunis Miko Wahyono Epidemiolog UI Mudik Sulit Dicegah

Khusus untuk PKH, ada 10 juta keluarga penerima. Sementara untuk Kartu Sembako, ada 18,7 juta keluarga. Sehingga, mereka yang selama ini bukan penerima PKH atau Kartu Sembako, tidak akan dapat bansos mudik 2021.

Tubagus belum merinci apakah besaran bansos mudik ini sama dengan program reguler biasanya atau berbeda. Tapi, penyalurannya masih sama seperti biasanya yaitu lewat Bank BUMN atau PT Pos Indonesia.

Kalangan dunia usaha berharap pencairan banson ini mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meski ada kebijakan larangan mudik.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kebijakan larangan mudik akan menekan tingkat konsumsi masyarakat.

Pelaku usaha di daerah dan kegiatan pariwisata juga diprediksi paling banyak mengalami dampak negatif akibat kebijakan tersebut.

"Namun, dengan kebijakan pencairan bansos, kami rasa ada peluang demand domestik bisa didongkrak lebih tinggi. Ini berdasarkan pengamatan kami di tahun lalu di mana pencairan bansos yang gencar di kuartal III 2020 sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik di periode tersebut dan efek positifnya juga tercermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan ritel. Kami harap hal yg sama bisa terjadi juga tahun ini," ungkapnya.

Menyusul kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Shinta memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak akan sebanyak tahun lalu. Terlebih krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun, pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu.

Shinta mengatakan mungkin masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan THR. Namun ia menyebut daya beli masyarakat tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu dan bisa memicu konsumsi lebih tinggi.

"Kita tetap harus memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dr sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR) maupun dr sisi demand (dengan promosi penjualan, online retail, wisata di daerah-daerah suburban," katanya. (tic)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved