Breaking News:

Paul Liyanto Usul Lantamal VII Kupang Berubah Status Jadi Komando Daerah Militer

Abraham Paul Liyanto mengusulkan peningkatan status Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut ( Lantamal) VII Kupang menjadi Komando Daerah Militer

ISTIMEWA
SILATURAHMI - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama anggota DPD asal NTT Abraham Paul Liyanto silaturahmi dengan Danlantamal VII, Laksma TNI IG Kompiang Aribawa di Kupang, Kamis (25/3/2021). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur, Ir Abraham Paul Liyanto mengusulkan peningkatan status Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut ( Lantamal) VII Kupang menjadi Komando Daerah Militer (Kodamar).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTT ini mengatakan, wilayah laut NTT berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Republik Demokratik Timor Leste, Australia dan New Zealand. 

"Manusia sudah semakin banyak. Arus perdagangan dan perpindahan orang dari tiga negara semakin cepat. Tidak mungkin terus bertahan dengan status Lantamal. Sudah waktunya naik ke Kodamar," tandas Paul Liyanto, sebagaimana dikutip Pos Kupang dari keterangan tertulis yang dikirim pengurus Kadin NTT Blas Lema, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Pastor Paroki Assumpta Kupang Minta Umat Jadi Agen Pembawa Damai

Menurut Paul Liyanti, pembentukan Kodamar sebagai antisipasi atas rencana pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Australia atau New Zealand. Jika benar pangkalan itu dibangun, tidak mungkin di NTT tetap mempertahankan status Lantamal VII.

"Harus ada penambahan pasukan untuk mengimbangi kekuatan pasukan Amerika. Itu hanya bisa dilakukan dengan pembentukan Kodamar karena dari TNI Angkatan Darat, sudah ada Kodam di Bali," ujar Paul Liyanto.

Baca juga: Warga Kota Baru-Sikka Ramai-ramai Kerja Bakti

Ia menegaskan, NTT merupakan provinsi kepulauan karena hampir 70 persen wilayahnya adalah laut. Dengan luas laut lebih besar dari daratan maka perlu pengamanan laut yang lebih ketat.

"Harus ada penambahan pasukan agar seluruh wilayah laut NTT bisa dipantau, karena buktinya sampai saat ini masih banyak ilegal fishing dan imigran gelap yang memanfaatkan wilayah laut NTT yang luas tersebut," katanya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Paul Liyanto, ancaman terhadap kekayaan Indonesia di laut NTT cukup tinggi. Di sisi lain, penambahan pasukan sangat perlu agar berbagai investasi yang beroperasi di wilayah laut merasa aman karena ada tambahan pasukan pengamanan.

"Supaya berbagai kekayaan laut yang ada di NTT tidak dicuri orang asing. Maka perlu tambahan pasukan," ujar anggota Komite I DPD ini.

Sebelumnya, Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyampaikan hal yang sama saat bersilaturahmi dengan Komandan Lantamal (Danlantamal) VII Laksma TNI IG Kompiang Aribawa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/3/2021). 

La Nyalla menyebut wilayah NTT cukup penting untuk dijaga lebih ketat. Alasannya, ancaman dari luar sangat rentan terjadi. 

"Minimal, TNI AL kita di NTT dipimpin Jenderal Bintang Dua, karena letak strategis NTT yang berbatasan dengan tiga negara. Apalagi di darat, Kodam (Komando Daerah Militer, Red) Udayana berada di Bali. Sehingga di NTT perlu ada Pangkodamar," ujar La Nyalla. (*/aca)

Penulis: Alfons Nedabang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved