Tak Searah Megawati Soekarnoputri, Viktor Laiskodat Bilang Begini, Orang NTT Butuh Jokowi 3 Periode

Tak Searah Megawati Soekarnoputri, Viktor Laiskodat Bilang Begini, Orang NTT Butuh Jokowi 3 Periode  

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tak searah dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Viktor Laiskodat mengatakan, masyarakat NTT butuh Presiden Jokowi 3 periode.

Pernyataan Viktor Laiskodat yang juga Gubernur NTT itu mengemuka, saat meninjau Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Provinsi NTT, Rabu 24 Maret 2021. 

Viktor Laiskodat  mengatakan, masyarakat Nusa Tenggara Timur memang punya harapan seperti itu, bahwa Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan untuk periode ketiga.

"Setelah berkeliling di seluruh Provinsi NTT dan melihat perhatian dan kecintaan Bapak Presiden Joko Widodo melalui berbagai pembangunan khususnya bendungan-bendungan besar di NTT, sampailah pada satu aspirasi yaitu masyarakat NTT menginginkan Bapak Joko Widodo maju lagi menjadi Presiden Republik Indonesia periode ketiga," kata Gubernur Viktor Laiskodat.

"Tentu aspirasi ini harus diselaraskan dengan konstitusi. Tetapi ini murni keinginan masyarakat NTT," tambah Gubernur Viktor Laiskodat.

Gubernur Viktor Laiskodat juga menyebutkan bahwa, jika aspirasi masyarakat NTT ini berbenturan dengan konstitusi, maka masyarakat mengharapkan Jokowi menunjuk figur yang memiliki cinta dan perhatian untuk NTT sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini.

"Kalau aspirasi dan kehendak masyarakat ini berlawanan dengan konstitusi dan Bapak Jokowi tidak bisa calon Presiden lagi di periode ketiga, maka warga NTT minta agar Bapak Jokowi menunjuk salah satu sosok yang hampir sama dengan Bapak Jokowi untuk kita dukung," ujar mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Sebelumnya, wacana presiden tiga periode itu dihembuskan politisi senior, Amien Rais.

Mantan ketua PAN itu menyebut ada skenario untuk mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 agar masa jabatan presiden bisa bertambah dari 2 periode menjadi 3 periode.

Wacana itu kemudian bergelinding dan disuarakan secara konsisten oleh politisi Gerindra Arif Puyuono dalam berbagai kesempatan.

Terbaru, terhadap wacana presiden 3 periode itu juga direspon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam pidato peluncuran buku secara virtual, Rabu 24 Maret 2021.

Megawati menduga ada yang menciptakan isu itu. Menurutnya, orang yang menyampaikan hal itu adalah orang yang menginginkan jabatan tiga periode.

Masa jabatan presiden telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Tak Searah Megawati Soekarnoputri

Pernyataan Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu, tentunya tak searah dengan Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia yang kini sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan bahwa jabatan presiden harus sesuai dengan konstitusi, yakni dua periode.

Pernyataan itu mengemuka menyahuti wacana yang dilempar Amien Rais, mantan Ketua MPR RI bahwa Presiden Jokowi  menginginkan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Atas pernyataan inisiator Partai Ummat itu, Putri Bung Karno itu mengatakan, orang yang omong presiden 3 periode sesungguhnya yang menginginkan jabatan itu.

Menurut Megawati orang yang pertama mengatakan soal isu tiga periode inilah yang sebenarnya menginginkannya.

Mengawati menyampaikan hal itu pada saat pidato peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam' yang diadakan secara virtual melalui kanal YouTube PDI-P, Rabu 24 Maret 2021.

"Hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan 3 periode. Orang yang ngomong itu yang ingin sebetulnya suatu hari 3 periode," kata Megawati dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Mantan Presiden kelima Indonesia ini pun menegaskan, bahwa ketentuan masa jabatan presiden sudah diatur sesuai dengan UUD 1945.

Lebih lanjut Megawati mengatakan jika presiden tidak bisa merubah keputusan konstitusi.

"Aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa merubah keputusan secara konstitusi, kan tidak," tegasnya.

Viktor Laiskodat Masuk Bursa Capres dari Nasdem

Sebelumnya, nama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat digadang-gadang masuk dalam bursa Calon Presiden RI 2024.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu dipertimbangkan Partai Nasdem untuk masuk dalam Konvensi Calon Presiden (Capres) untuk Pilpres 2021.

Partai Nasdem sendiri telah berencana untuk membentuk Panitia Konvensi Capres pada tahun depan, 2022.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, selain Viktor Bungtilu Laiskodat yang merupakan kader Nasdem, nama nama politisi dan kepala daerah lain juga menjadi pertimbangan.

Di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Selain Konvensi, Partai Nasdem juga membuka koalisi dengan partai lain dalam rangka Pilpres 2024 karena syarat ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Perimbangan nama nama tokoh itu diambil Nasdem berdasarkan elektabilitasnya.

Nasdem juga akan melibatkan beberapa lembaga riset agar pilihan kandidat Capres dari NasDem menjadi keputusan yang objektif.

Tanggapan Jokowi Soal 3 Periode

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Menurut dia, saat ini pemerintah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi menyebut, ia telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah.

Ia pun mengaku tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," ujar Jokowi.

Kepala Negara memastikan bahwa ia bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode.

"Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata dia.

Isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode kembali berembus.

Kabar ini datang dari pendiri Partai Ummat, Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, skenario ini muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Jokowi melihat masa depannya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Gubernur Viktor Laiskodat: Masyarakat NTT Ingin Bapak Jokowi Jadi Presiden 3 Periode