Breaking News:

Berita NTT Hari Ini

NTT Usulkan Undang Undang Provinsi Kepulauan, Simak Info

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendorong terbentuknya Undang Undang Provinsi Kepulauan. 

Penulis: Ryan Nong | Editor: Ferry Ndoen
istimewa
Kegiatan pembukaan focus group discussion (FGD) Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (24/3).  

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendorong terbentuknya Undang Undang Provinsi Kepulauan

Usulan itu kembali disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi kepada Ketua DPD RI La Nyala Mataliti dan anggota saat pembukaan focus group discussion (FGD) Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (24/3). 

"Perlu kami Informasikan di Provinsi NTT banyak sekali memiliki baik kekayaan flora dan fauna, kekayaan alam laut kami sangat luar biasa oleh sebab itu dalam forum diskusi ini kami bisa memasukkan diusulkan undang-undang tentang Provinsi Kepulauan," ungkap Wagub Josef Nae Soi. 

Usulan agar Undang Undang Provinsi Kepulauan segera terwujud, sehingga dengan Undang Undang tersebut maka kekayaan laut NTT dapat diperhitungkan dengan maksimal. 

"Kami bisa mengusulkan supaya UU tentang Provinsi Kepulauan terwujud supaya kami bisa memperhitungkan kami dengan laut yang potensial luar biasa," ujar dia. 

Focus Group Discussion tentang Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT, kata Wagub Josef Nae Soi sangat relevan dengan situasi NTT saat ini. Indeks Fiskal di wilayah Provinsi NTT masih sangat kecil, artinya fiskal untuk kemandirian dibuktikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang juga masih kecil jauh dibandingkan dengan DAU yang diterima. 

Adanya UU No. 32 tahun 2014 yang menjadi landasannya, kata Wagub Josef Nae Soi secara jelas menyebut pembagian kewenangan dan pendekatannya pada Money Follow Function. 

"Berarti dengan demikian maka kewenangan yang diberikan oleh daerah diimbangi dengan keuangan tetapi daerah tersebut harus mulai untuk bisa memandirikan dirinya sendiri," ujar Wagub Josef Nae Soi. 

Di dalam prinsip-prinsip otonomi daerah juga ditegaskan soal demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved