DPD RI Dorong Pemprov NTT Fasilitasi Produk Lokal Masuk E-Catalog
proses pendaftaran produk lokal daerah di e-catalog, baik itu untuk e-catalog daerah maupun e-catalog nasiona
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
DPD RI Dorong Pemprov Fasilitasi Produk Lokal Masuk E-Catalog
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Darah Republik Indonesia (DPD RI) minta pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan membantu sebanyak mungkin produk lokal untuk bisa masuk dalam e-catalog daerah dan nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar produk lokal juga dapat terserap dalam belanja pemerintah.
Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemprov NTT 'Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT' di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Rabu (24/3) pagi.
La Nyalla menyebut bahwa hal itu merupakan salah satu solusi upaya meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal daerah.
Baca juga: DPD RI Dorong Pemprov Fasilitasi Produk Lokal Masuk E-Catalog
Menurutnya, Pemprov NTT harus bisa menangkap peluang ajakan Presiden Joko Widodo yang mengkampanyekan cinta produk dalam negeri.
“Kalau dalam skup nasional kita mengenal kebijakan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri. Maka kalau di daerah, kebijakan tersebut bisa diadopsi dengan TKL atau Tingkat Komponen Lokal atau Daerah,” ujar La Nyalla.
Ia menjelaskan, dalam belanja barang pemerintah, barang yang dibeli harus terdaftar di e-catalog. Karena itu sebagai solusi, maka Pemda harus membantu proses pendaftaran produk lokal daerah di e-catalog, baik itu untuk e-catalog daerah maupun e-catalog nasional.
Hal tersebut, kata dia, penting untuk mengurangi dana belanja pemda yang keluar ke daerah lain, mengingat barang yang ada di e-catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.
“Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di e-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi,” papar La Nyalla.
Padahal, tingginya PDRB pasti menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga berpengaruh pada indeks kemandirian daerah yang tinggi. Dengan kata lain, PAD yang tinggi akan menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula.
“Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius,” jelas La Nyalla.
Baca juga: Ketua DPD La Nyalla Mattalitti Disebut Serius Calon Presiden RI
MOU Kadin Jawa Timur
Dalam kesempatan FGD tersebut, DPD RI juga menginisiasi penandatanganan MoU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin NTT serta KADIN Institut di Jawa Timur dengan Universitas Citra Bangsa NTT.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari salah satu upaya meningkatkan fiskal daerah, karena Kadin Jatim melalui Kadin Institut akan melakukan pelatihan kompetensi dan sertifikasi tenaga profesional dari NTT. Pelajar, mahasiswa, guru dan dosen serta profesi lainnya,” demikian La Nyalla.
Kadin Institute sebagai organ Kadin Jatim telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melakukan uji kompetensi dan pelatihan vokasi.
