Laka Lena Minta Pemerintah Lakukan  Strategi Edukasi dan Sosialisasi Vaksin Covid-19

POS-KUPANG.COM,KUPANG- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiade Laka Lena meminta pemerintah melakukan  strategi edukasi dan sosialisasi yang kreatif hingga ke masyarakat di pelosok negeri yang tidak akrab dengan teknologi, agar masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi. 

“Saat ini, tingkat penolakan vaksinasi masih tinggi, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi  program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI),” ujar Laka Lena kepada wartawan, Senin (22/3/2021). 

Ia menjelaskan, untuk menciptakan kesetaraan akses vaksin Covid-19, saat ini Kementerian Kesehatan RI membuka jalur vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong. Kebijakan atau aturan ini tertuang dalam Permenkes Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan ini memungkinkan perusahaan mengadakan sendiri program vaksinasi untuk karyawan, diluar vaksinasi gratis program pemerintah. Namun, ia berharap agar pelaksanaan vaksinasi mandiri/gotong royongoyong ini tidak menganggu vaksinasi program  vaksinasi gratis dari pemerintah yang belum selesai.

“Kita meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan vaksinasi gotong royong nantinya tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi program baik dari skema anggaran hingga pendistribusian serta meminta juga dalam pelaksanaan vaksinasi tidak dipungut biaya sama sekali,” jelas ketua Golkar NTT ini.

Terkait ketersediaan vaksin gratis yang masih terbatas, Laka Lena mengatakan Komisi IX DPR RI telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk perlu membuat strategi yang tepat dan berkeadilan, salah satunya adalah melalui mapping pelaksanaan vaksinasi.

Sementara itu, Kepala Balai POM Kupang, Tamran Ismail.S.Si., MP, mengatakan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat dihadapkan pada bahaya “pandemi informasi” yang kurang tepat atau dikenal dengan istilah infodemik.

“Informasi yang berlebihan menyebabkan sulit membedakan isu yang benar dan isu yang salah. Fenomena infodemik beredar secara cepat dan masif di ruang digital dan media sosial berupa berita/informasi yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya hingga berkembang menjadi hoaks. Informasi yang mendominasi adalah isu terkait obat dan vaksin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan penangkal COVID-19,” jelas Tamran. 

Untuk membendung pandemi informasi ini, ia mengatakan pihaknya rutin melakukan klarifikasi melalui website resmi BPOM, melakukan pengawasan penjual obat secara daring (Patroli Siber) dan melakukan konfirmasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)
 

Catatan Redaksi:
Bersama-kita lawan virus corona. POS-KUPANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M:
Wajib memakai masker,
Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan
Wajib mencuci tangan dengan sabun 

Baca juga: 11 Daerah di NTT Bakal Hujan Sedang Hingga Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, Simai Info

 

BalasTeruskan
 

Baca juga: Polda NTT Gelar Apel Pasukan Gabungan Antisipasi Kebakaran hutan dan Lahan, Info