Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY

POS-KUPANG.COM - SEKRETARIS Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai wajar saja Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) terkait polemikyang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan ( KSP) Moeldoko.

AHY tengah melakukan safari politik dengan bertemu sejumlah tokoh nasional, menyusul berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret lalu. Dalam kongres itu, Moeldoko didaulat sebagai ketua umum partai.

Baca juga: Traffic Light Prundi Labuan Bajo Tidak Berfungsi

AHY telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. AHY juga dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membicarakan persoalan yang sama.

"Wajar saja Pak Presiden berkomunikasi dengan ketua umum partai. Apalagi seperti kata Pak Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat adalah AHY. Kalau Pak Jokowi berkomunikasi dengan Mas AHY, ya wajar-wajar saja. Tapi saya tidak tahu," ujar Andi, saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Belum Ada Izin Edar Sophia, Gubernur Viktor Laiskodat Minta BPOM Sinergi Untuk Percepatan

Menurut Andi, hubungan antara AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi terjalin cukup baik.

"Tidak ada masalah, terbuka sekali kemungkinan Pak SBY dan Pak Jokowi berkomunikasi melalui surat misalnya. Itu bisa saja terjadi," katanya. Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Andi Mallarangeng terkait dualisme Partai Demokrat:

Apa sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat?

Sebenarnya kami kaget juga karena ada laporan-laporan bahwa kader-kader kami bertemu dengan Pak Moeldoko, lalu bicara KLB. Jauh sebelum Ketua Umum AHY melakukan konperensi pers.

Ada pertemuan berikutnya, Jhoni Allen Marbun dan salah satu wakil ketua umum di Partai Demokrat yang dipertemukan bertiga dengan Pak Moeldoko.Dirayu untuk mendukung KLB, tetapi kemudian tidak terayu.

Kita tahu betul Pak Moeldoko seorang KSP. Elemen kekuasaan sedang melakukan intervensi mengambil alih, mendongkel. Saya bilang membegal kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat. Dan ternyata benar, walaupun awalnya dia bilang ngopi-ngopi, dagelan, foto-foto. Ternyata betul, dia ingin menjadi ketua umum dari KLB abal-abal, tentu saja ketua umum abal-abal juga.

Jadi intinya, tentu saja kita mengantisipasi itu, dan kita buka ke publik supaya publik tahu perilaku kekuasaan semacam ini, tidak bisa dibiarkan. Kita sedang mengantisipasi apa skenario mereka.

Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan KLB itu dalam 30 hari. Dan tentu saja kita tahu tidak memenuhi syarat karena tidak ada DPD, DPC. Harus ada 2/3 ketua DPD, separuh ketua DPC, ada persetujuan dari ketua majelis tinggi atau diusulkan ketua majelis tinggi.

Bagaimana peluang mereka mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM?

Kalau berdasarkan hukum, rasanya tidak mungkin. Kalau politik, saya tidak tahu. Karena ada sisi politik, ada sisi hukum. Karena ini masuk ranah hukum, makanya kami ke Kementerian Hukum dan HAM, bertemu dengan Dirjen AHU yang mengurusi pendaftaran partai politik, dan memberikan berbagai macam berkas untuk memudahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melakukan verifikasi apakah benar KLB itu sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Ketum AHY bertemu Menko Polhukam. Pak Mahfud menyampaikan kepada Ketum, pemerintah pada dasarnya mengakui Ketum AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan AD/ART yang berlaku 2020, dan akan menjalankan verifikasi secara hukum di Kemenkumham.

Semestinya kami sepakat itu dilakukan. Biarlah dinilai KLB itu apakah betul-betul sesuai hukum yang berlaku. UU Parpol dan AD/ART sesuai konstitusi partai. Kalau secara politik, susah. Kita tidak tahu di mana ujung dan akhir. Tidak bisa dijawab sekarang. Tapi kami percaya Dirjen AHU dan Pak Yasonna punya integritas. Untuk menjalankan tugas secara profesional dan secara hukum.

Bagaimana hubungan AHY dan SBY dengan Presiden Joko Widodo?

Kalau secara hubungan, rasanya baik. Setiap kali Pak SBY diundang ke istana, apakah itu perayaan-perayaan tertentu, apakah dalam konteks pembicaraan empat mata, beliau pasti datang.

Walaupun memang kemarin, yang berkirim surat Ketum AHY. Pak SBY tidak lagi mengurusi depth politics. Itu semuanya Ketum. Tentu saja sebagai ketua majelis tinggi, sesepuh partai ini, tentu saja beliau memberikan nasihat, masukan, dan saran-saran yang baik ke ketum.

SBY tidak melakukan konfirmasi kepada Jokowi terkait gerakan KSP Moeldoko?

Tidak secara langsung. Tapi kita dapat informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain. Sekali lagi, tidak secara langsung. Yang berkirim surat Ketum AHY. Tidak ada masalah, terbuka sekali kemungkinan Pak SBY dan Pak Jokowi berkomunikasi melalui surat misalnya. Itu bisa saja terjadi.

Sudah ada komunikasi antara AHY dengan Jokowi?

Saya saat ini tidak tahu. Tetapi wajar saja Pak Presiden berkomunikasi dengan ketua umum partai. Apalagi seperti kata Pak Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat adalah AHY. Kalau Pak Jokowi berkomunikasi dengan Mas AHY, ya wajar-wajar saja. Tapi saya tidak tahu.

Jhoni Allen mengkritik bahwa Partai Demokrat adalah partai keluarga. Pernah tidak Jhoni Allen sebagai anggota majelis tinggi menyinggung soal itu?

Tidak pernah. Selama 20 tahun di Partai Demokrat, tidak pernah bicara itu. Baru sekarang ini. Saya melihat ada orang-orang yang sudah keluar dari Partai Demokrat, bisa dianggap sebagai petualang-petualang politik. Mungkin juga sebagai broker-broker politik mencari kesempatan.

Nah kebetulan ini ada yang mau beli. Kalau tidak ada yang mau beli, tidak ada masalah. Karena selama ini kalau ada masalah internal, kan, ada mekanisme internal. Melalui dewan kehormatan, mahkamah partai, sesuai undang-undang. Jadi tiba-tiba saja ini.

Pernah berkomunikasi langsung dengan Jhoni Allen secara pribadi?

Saya tidak lagi, karena kita sudah tahu dia mau bikin KLB dan bersekongkol dengan orang di luar partai, yang merupakan elemen kekuasaan, lalu melakukan intervensi ke partai. Bagi saya, itu dosa yang tidak terampuni. Bagaimana mungkin merusak kedaulatan partai. Bayangkan dalam orde baru tidak ada.

Tahun 1996 KLB di Medan, Suryadi di back-up pemerintah menggusur Megawati sehingga Ibu Megawati harus membikin yang namanya PDI Perjuangan. Tapi paling tidak kader dengan kader. Orang dalam. PKB juga kader dengan kader. Golkar kader dengan kader.

Ini orang luar, bukan orang Partai Demokrat. Lalu kebetulan dia punya kekuasaan, jabatan KSP. Berusaha mendongkel, membegal partai orang lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini kemunduran demokrasi kalau dibiarkan.

AHY disiapkan dalam kontestasi 2024?

Salah satu fungsi Partai Demokrat adalah proses rekrutmen politik. Proses bagaimana mempersiapkan kader-kader untuk bersaing untuk jabatan politik ke depan. Kita mau siap-siap untuk 2024. Apakah jadi sesuai skenario kita, apa harapan kita, belum tentu.

Tapi kan harus mulai siap-siap, bagaimana perencanaan ke depan. Figurnya harus jelas. Bagi kita figurnya sudah jelas, ada AHY. Partai lain belum tentu bisa melakukan proses regenerasi. (tribun network/denis destryawan)