Disebut Beri Keterangan Palsu di Sidang, Yanuar Dally Bungkam

Disebut beri keterangan palsu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang Yanuar Dally bungkam

POS-KUPANG.COM |KUPANG- Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean divonis bebas dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang, (Rabu 17/3/2021).

Jonas pun menyebut, Yanuar Dally memberikan keterangan palsu dalam persidangan untuk memberatkan dirinya. 

Baca juga: Batal Menikah, Ayu Ting Ting Terciduk Masih Follow Akun IG Adit Jayusman

"Akan ditindak secara hukum. Saya serahkan ke kuasa hukum. Keterangan yang diberikan oleh saudara Yanuar Dally, keterangan palsu semua. Sehingga akan diserahkan ke penasehat hukum. Karena dia, sehingga jadi dasar jaksa ambil keputusan begini. Saudara Yanuar Dally buat keterangan palsu, supaya mendapatkan jabatan asisten III,” ucap Salean.

Yanuar Dally yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/3/2021) memilih bungkam. "Saya tidak mau komentar, itu menurut beliau, saya tidak tau itu barang, saya tidak usah komentari," ujarnya singkat. 

Baca juga: Meilia Lau Beberkan Rencana Setelah Felicia Tissue Putus dari Kaesang Pangarep, Move On?

Selain Yanuar, keterangan Wali Kota Kupang, Herman Man dalam sidang pun dinilai kuasa hukum tidak benar. 

Terkait ini, kuasa hukum, Dr. Yanto Ekon, SH.MH mengatakan masih menunggu hingga putusan incrah yang berkekuatan hukum tetap.

"Kita tunggu putusan incrah, sekarang prosesnya masih berlanjut. Kita tunggu sampai berkekuatan tetap," katanya.

Ia mencontohkan keterangan Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man dan asisten III, Yanuar Dally, yang tidak sesuai pembuktian yang sah. 

Dalam keterangannya, kata dia, Herman Man mengatakan tanah itu milik Pemkot Kupang. Tatapi, ketika dikonfirmasi di persidangan, ia mengaku mengetahui itu dari media. 

"Misalnya Herman Man, ketika ditanya dalam sidang, dia tau dari media. Artinya, jika dia peroleh informasi dari media, maka itu tidak berkekuatan pembuktian yang sah," jelasnya. 

Hal yang sama juga dengan keterangan Yanuar Dally. Dalam keterangannya ke BPK, ia menerangkan tanah itu sudah dibagi oleh bupati Kupang kepada masyarakat sejak tahun 1984. Tetapi, saat dikonfrontir di persidangan, ia mengaku tidak mengetahui jelas status kepemilikan  tanah itu. 

"Keterangan itu saling bertentangan. Ketika dikonfirmasi di sidang dia mengakui keterangannya dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK itu benar. Artinya, dia tidak tau persis tanah itu milik daerah atau bukan. Keterangan saksi itu dapat dinilai dari, alasan apa saksi mengetahui peristiwa itu. Jika alasan tau dari media atau bertentangan, yang dipakai ya, keterangan dalam persidangan sesuai apa yang disampaikan ke LHP BPK. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)