Tanggapan Kuasa Hukum Terhadap Vonis Bebas Anton Ali: Sudah Tepat dan Benar

berdasarkan perintah majelis hakim dan berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan sesuai pasal 174 KUHAP.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Kuasa Hukum, Dr. Yanto Ekon, SH.Mum 

Tanggapan Kuasa Hukum Terhadap Vonis Bebas Anton Ali: Sudah Tepat dan Benar

POS-KUPANG.COM| KUPANG-- Majelis hakim pengadilan Tipikor Kupang membebaskan advokat Antonius Ali dalam sidang putusan sela yang digelar di pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (16/3/2021).

Dalam putusannya, majelis hakim mengatakan dakwaan JPU tidak cermat menguraikan keterlibatan terdakwa dalam menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah negara di Kerangan, Kecaamatan Komodo, Labuan Bajo yang menjerat mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula. 

Putusan majelis hakim itu pun disambut baik tim kuasa hukum terdakwa, Antonius Ali. Juru bicara tim kuasa hukum, Dr. Yanto Ekon,SH.MH mengatakan, putusan majelis hakim itu sudah tepat dan benar.

Putusan itu, kata dia, didasarkan dua pertimbangan, pertama, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu tidak berdasarkan perintah majelis hakim dan berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan sesuai pasal 174 KUHAP.

Kedua, ketidakcermatan surat dakwaan JPU dalam penerapan pasal 22 Jo pasal 35 UU Tipikor. 

"Pasal 35 hanya dapat diterapkan kepada saksi yang memberikan keterangan tidak benar disidang pengadilan pemeriksaan pokok perkara terhadap terdakwa, bukan di sidang praperadilan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Ia mengatakan, dakwaan JPU jika dikaitkan dengan pasal 26 UU Tipikor maka segala penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, harus didasarkan KUHAP. Khusus tindak pidana keterangan tidak benar di persidangan, harus tunduk pada pasal 174 KUHAP yaitu dakwaan harus atas perintah majelis hakim dan berita acara oleh panitera pengadilan. 

Sesuai putusan sela majelis hakim, lanjut dia, maka hari ini juga Antonius Ali langsung dikeluarkan dari tahanan. 

Baca juga: Kadis Dikbud NTT Janji Perjuangkan Asrama untuk SMATER Don Bosko Lewoleba

Baca juga: Anggota TNI Koramil di Lembata Terima Vaksin Tahap Pertama

"Sesuai KUHAP, JPU memiliki hak melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (PT) dalam waktu tujuh hari setelah putusan. Yah, kami tunggu saja. Tapi kami yakin, pertimbangan hukum dari majelis hakim itu sudah tepat dan benar," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)
 

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved