Penanganan Covid

Anggota DPRD Kota Kupang, Epi Seran Sarankan Para Pengubur Jenazah Covid-19 Tidak Usah Bekerja

Bila uangnya belum ada kepala dinas dan teman-teman di dinas saja yang menguburkan jenazah tersebut. 

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Rosalina Woso
Anggota DPRD Kota Kupang, Epi Seran Sarankan Para Pengubur Jenazah Covid-19 Tidak Usah Bekerja
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Wakil Ketua Komisi IV, Epi Seran

Anggota DPRD Kota Kupang, Epi Seran Sarankan Para Pengubur Jenazah Covid-19 Tidak Usah Bekerja

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Para pengubur jenazah covid-19 mengeluhkan upah mereka yang belum dibayarkan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Epi Seran, mengatakan ya bila upah mereka sedang diupayakan untuk menunggu uang, paling penting semua itu telah dianggarkan dan tinggal menunggu saja. 

"Sebetulnya dinas harus antisipasi bila alokasi dan nomenklaturnya sudah ada harus dianggarkan. Karena ini orang meninggal tidak menunggu uang ada dulu baru dikuburkan. Kepala Dinas harus segera mengurus uang dan membayar. Inikan untuk orang-orang yang berbaik hati  dari aspek kemanusiaan melayani orang meninggal. Tapi bila tidak ada lagi nilai kemanusiaannya, mereka tidak mau menguburkan lalu kepala Dinas dan orang dinas kesehatan yang menguburkan," kata Epi

Jadi, kata Epi, di Dinas harus secepatnya memastikan. Bila uangnya belum ada kepala dinas dan teman-teman di dinas saja yang menguburkan jenazah tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh sekira 49 jenazah yang telah dikuburkan belum dibayarkan upahnya kepada para pengubur. 

"Alokasi anggaran semua direfocusing untuk penanganan covid-19 dari berbagai aspek tanpa kecuali, bahkan bagian dari gugus tugas juga menerima honor, dalam tanda petik tidak bekerja secara fisik. Mari kita membandingkan mereka yang duduk di belakang meja dengan orang yang ada di Fatukoa bila tidak ada kejelasan maka diserahkan urusan penguburan ke Kepala Dinas langsung," tuturnya.

Dikatakannya refocusing anggaran pemerintah sedang berproses dan itu memang urusannya pemerintah.

Menurutnya, pemerinrah tidak berani melalukan lompatan-lompatan.

"Betul di satu sisi ada prosedur yang dilalui tapi di sisi lain ada kebutuhan tanpa mengetahui bahwa pemerintah sedang refocusing, yang penting ada orang meninggal langsung diurus. Mestinya bisa menggunakan pendekatan pemakaian mendahului. Ambil dulu berapa milyar stand by di situ yang penting tidak lebih dari 10 persen untuk anggaran yang sifatnya darurat," tuturnya.

Ditegaskan Epi, Kepala Dinas dan Wali Kota harus bertanggung jawab. Kepala Dinas mengetahui tentang teknis tapi kebijakan untuk mengeksekusi hal-hal yang sifatnya krusial di lapangan tanpa menuggu proses pembahasan di panitia anggaran untuk refocusing ini berjalan terus karena orang meninggal tidak tanya mau meninggal anggaran sudah ada atau belum.

Baca juga: Tanggapan Kuasa Hukum Terhadap Vonis Bebas Anton Ali: Sudah Tepat dan Benar

Baca juga: Kadis Dikbud NTT Janji Perjuangkan Asrama untuk SMATER Don Bosko Lewoleba

Baca juga: Anggota TNI Koramil di Lembata Terima Vaksin Tahap Pertama

"Saya sudah dengar ini dari beberapa, kasian orang-orang belum lagi dipanggil tengah malam pulang bertemu keluarga ada dampak ikutan yang terjadi  ini beban psikologi yang besar sekali. Ini bukan pengadaan barang dan jasa, beli besi beton atau mobil tapi ini mengurus orang meninggal apalagi pengurusannya  hanya 4 jam. Saya sarankam lebih baik para pengubur ini tidak usah kerja saja, biar kepala dinas yang kerja," ujarnya.

Catatan Redaksi:

Mari bersama-kita lawan virus corona.  POS-KUPANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.  Ingat pesan ibu, 3M: Wajib memakai masker; Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan; Wajib mencuci tangan dengan sabun. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved