Mengejutkan, Pemerintah Timor Leste Menolak Pemuda yang Tak Bisa Bahasa Portugis, Cek Faktanya

Sebut Diskriminasi Terbesar yang Dilakukan Pemerintah Timor Leste Karena Bahasa, Anak Muda yang Ditolak Karena mereka tidak memiliki keterampilan bahasa  Portugis

POS-KUPANG.COM -- Ratusan Tahun Timor Leste dijajah Portugis hingga diduduki Indonesia kurang lebih 24 tahun lamanya.

Namun, justru bahasa Portugis disebut hampir tidak terdengar di Timor Leste.

Baca juga: Kemensos  RI Respon Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Manggarai Timur

Baca juga: Heboh, 7 Jenazah Hilang dari Makam Pasien Covid-19, Berikut Kronologinya

Baca juga: Tatap Muka Danrem 161/Wira Sakti Dengan Pemilik Rumah Dinas TNI AD

Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan oleh penduduk Timor Leste.

Melansi Reuters (23/4/2007), Bahasa Portugis adalah salah satu dari dua bahasa resmi di Timor Leste, tetapi hampir tidak terdengar diucapkan di jalan-jalan negara termuda Asia Tenggara tersebut.

Negara kecil itu adalah koloni Portugis selama lebih dari tiga abad, tetapi diperkirakan hanya 5 persen dari satu juta penduduknya yang sekarang berbicara bahasa Eropa.

Setelah Lisbon membebaskan wilayah itu, Timor Leste diduduki oleh negara tetangga Indonesia selama 24 tahun sebelum memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 2002.

Di bawah pemerintahan Indonesia, bahasa Portugis tenggelam, kini penutur bahasanya sebagian besar hanya berasal dari elit politik atau orang tua yang berpendidikan di era kolonial.

Meskipun pemerintah berupaya untuk mendorong penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar utama di sekolah menengah dan universitas, bersama dengan bahasa asli Tetum, dan bahasa nasional lainnya.

Sementara itu, banyak pemimpin Timor Timur pergi ke pengasingan di Portugal atau koloninya sebelum atau segera setelah wilayah itu diserang oleh pasukan Indonesia, sehingga banyak dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.

Mereka pun menganggap bahasa Portugis sebagai bahasa perlawanan.

Tetapi keputusan pemerintah untuk mengabadikan Portugis dalam konstitusi dikritik oleh beberapa orang, yang melihatnya sebagai pandangan pendek.

Mereka mengatakan banyak anak muda yang dididik di bawah pemerintahan Indonesia telah ditolak pekerjaan negara karena mereka tidak memiliki keterampilan Portugis.

“Ini adalah jenis diskriminasi terbesar yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Suzanna Cardoso, seorang jurnalis Timor dikutip Reiters.

“Pemerintah tidak mengakui kontribusi mereka yang berpendidikan di bawah sistem Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan,” katanya kepada Reuters.