Mengejutkan, Amin Rais Nilai Demokrasi Indonesia Menjadi Oligarki Hingga Sebut Mahfud MD, Ada Apa?

Mengejutkan, Amin Rais Nilai Demokrasi Indonesia Menjadi Oligarki, Sebut Mahfud MD, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM -- Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemerosotan.

Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official pada Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Apa Itu Nisfu Syaban? Tanggal Berapa Malam Nisfu Syaban 2021, Amalan Bulan Syaban Jelang Ramadhan

Baca juga: Sindiran Pedas Denny Siregar ke Anies Baswedan Bikin Merinding: Program Hilang Korupsi Muncul, Apa?

Baca juga: Tata Cara dan Niat Puasa Nisfu Syaban, Ini Amalan Sunnah Bulan Syaban Jelang Puasa Ramadhan 1442 H

"Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 demokrasi yang ingin kita tegakkan ternyata dari waktu ke waktu bukan menguat malah merosot dan makin buruk," ujarnya.

Selain itu ia menyebut bahwa demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menjadi oligarki.

"Saat ini kita sudah tidak bisa lagi berbicara demokrasi dengan bangga, kita sadar bahwa demokrasi kita sekarang menjadi Oligarki."

"Sudah tidak lagi menguntungkan banyak orang. Hanya menguntungkan sedikit kelompok elit. ini betul membuat kita prihatin," sambungnya.

Baca juga: Stasiun TV Swasta TayangSiaran Langsung Lamaran hingga Nikahan Atta Halilintar & Aurel Dipanggil KPI

Baca juga: Promo KFC Hari Ini Minggu 14 Maret 2021, Ditemenin KFC 5 Ayam +3 Nasi Rp 68 Ribuan

Baca juga: SHOLAT MAGHRIB: Doa Setelah Sholat Maghrib, Dzikir Sholat Magrib, dan Wirid Setelah Sholat Maghrib

Amien menyebut, oligarki pada era saat ini terlalu jelas, dibuktikan dengan adanya salah satu kelompok yang memegang kekuasaan sesungguhnya.
"Jadi menurut saya, untuk Indonesia saat ini tafsir lama yang sifatnya state centric view, yang menganggap bahwa negara itu berkuasa, pusat segala kekuasaan dan paling tinggi kedaulatannya itu dari waktu ke waktu sudah kalah dengan pandangan yang lebih realistis."

"Yang terjadi adalah sejak pemerintahan Bung Karno diganti oleh Soeharto hingga akhirnya Jokowi kekuasaan negara sudah dikalahkan oleh Multination Corporation (MNC), belakangan lebih populer dengan nama TNC (Transnational Corporation)," imbuh Amien.

Lebih lanjut, Amien juga turut menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mantan Ketua MPR RI ini menuturkan, Mahfud MD pernah mengatakan sebanyak 92 % calon kepala daerah dibiayai oleh Cukong.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih. itu melahirkan korupsi kebijakan."

"Masih kata Mahmud, lisensi kebijakan itu biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, tambang dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat," ujar Amien menirukan pernyataan Mahfud MD.

Atas pernyataan tersebut, Amien memuji Mahfud MD, kemudian membandingkan sikap mantan Ketua MK periode 2008-2013 itu dengan saat ini.

"Saya kira saat itu Mahfud masih bagus, masih berbicara secara jujur tetapi Mahfud yang sekarang jauh berbeda," ungkapnya.

Baca juga: Keutamaan Malam Nisfu Syaban, Hikmah Puasa Syaban Jelang Ramadhan 2021 Penjelasan Ustadz Abdul Somad

Baca juga: Beberkan Proses Malam Pertama Bareng Kalina, Vicky Prasetyo Bikin Publik Syok: Keperkasaan, Apa?

Baca juga: Moto GP 2021 Bakalan Seru, Tim Repsol Honda Sampaikan Kabar Terbaru Marq Marquez, Siap Ikut Moto GP?

Penyusunan Kabinet Jokowi Wujud Kuatnya Pengaruh Oligarki

Sementara itu pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai komposisi penyusunan kabinet Indonesia Maju menjadi wujud kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi.

Sebabnya, pemilu berbiaya mahal dan menurut kalkulasi butuh biaya triliunan.

Para penyumbang itu berasal dari kelompok pengusaha.

Mereka tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, tapi juga berupa logistik untuk mendukung kampanye.

Sumbangan-sumbangan itu juga dinilainya tidak bisa dikontrol. Sehingga, nilai biaya kampanye pun semakin tinggi.

Situasi inilah yang memengaruhi komposisi kabinet Jokowi di periode keduanya.

Ubedilah meyakini ada pengaruh kepentingan dari oligarki politik dan ekonomi.

"Bisa kita cek kok nama-nama mereka, pasti mereka ada jejaring dengan oligarki politik dan ekonomi. Enggak mungkin tidak berjejaring mereka," ujar Ubedilah dilansir Kompas.com.

Presiden Jokowi dinilainya terjebak di antara dua kepentingan itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/14/amien-rais-sebut-demokrasi-indonesia-saat-ini-menjadi-oligarki-singgung-nama-mahfud-md?page=all