Pemkab Mabar Diharapkan Respon Persoalan Jalan dan Jembatan di Nisar Desa Nanga Bere

Pemkab Mabar Diharapkan Respon Persoalan Jalan dan Jembatan di Nisar Desa Nanga Bere

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Martinus Mitar mengharapkan Pemkab Mabar segera merespon persoalan jalan dan jembatan di Nisar Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mabar, Sabtu (13/3/2021).

Hal tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat Nisar yang menilai akses jalan yang sulit dan ketiadaan jembatan yang dapat membantu para siswa untuk bersekolah.

"Daerah Nisar menurut saya sebagai daerah yang hingga saat ini terisolasi, saya pikir pemerintah jangan diam," katanya.

Menurutnya, Nisar merupakan salah satu dari sedikit daerah yang terisolasi di Kabupaten Mabar, sehingga patut menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah.

"Fokus pemerintah harus pula membuka keterisolasian pada desa, daerah isolasi itu sudah cukup atau sudah berakhir, kalau masih ada, sangat maka harus segera diakhiri. Kalau masih ada ini saatnya untuk diakhiri," ujarnya.

Terkait kebutuhan warga dan siswa agar adanya jembatan untuk melintasi sungai Wae Mese Nanga Bere, Martinus Mitar, mengharapkan dalam jangka pendek dibangun jembatan gantung.

Hal tersebut demi keselamatan para siswa saat memasuki musim penghujan karena banjir, serta memudahkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.

"Saya sepakat antisipasi jangka pendek membuat jembatan gantung setidaknya bisa mobilisasi manusia dan resiko," jelasnya.

Pemerintah, lanjut dia, diharapkan membuka keterisolasian beberapa desa di daerah itu, terlebih Kabupaten Mabar yang telah berusia 17 tahun dan perkembangan pembangunan yang ada saat ini.

"Kalau masih tinggal sedikit (desa terisolir) kita fokus, agar sudah saatnya kata isolasi itu berakhir oleh rumusan kebijakan pembangunan daerah Kalau di Lembor Selatan tinggal Nisar," katanya.

Ditegaskannya, persoalan di Nisar akan menjadi skala prioritas bagi DPRD Kabupaten Mabar.

"Saya akan serius agar ada pemerataan pembangunan dalam daerah ini, sehingga desa Nanga Bere yang sampai saat ini begitu banyaknya kekurangan sarana pendidikan dan infrastruktur lainnya mendapatkan perhatian khusus untuk desa itu dapat keluar dari kemelut keterisolasian. Oleh karena itu, tahun anggaran 2022 menurut saya Desa Nanga Bere mesti jadi skala prioritas agar diperhatikan baik sarana berupa jalan dan infrastruktur pendidikan sehingga menjamin kebutuhan masyarakat desa, terutama para siswa yang setiap hari berjalan kaki menuju sekolah dan melintasi sungai dan ini beresiko," katanya.

"Kami tidak ingin anak-anak yang sedang mengejar pendidikan terhambat karena kendala karena infrastruktur dan sungai yang menjadi ketakutan. Sedangkan mereka adalah titipan bangsa untuk masa depan. Agar segera selesai desa-desa terisolasi di Mabar dan ini menjadi tanggung jawab besar pemerintahan hari ini untuk menjawab kebutuhan infrastruktur maupun di desa-desa yang terisolasi," jelasnya.

Selanjutnya, pihaknya pun berharap agar pemerintah daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat turun langsung ke Nisar untuk melihat langsung problematika masyarakat di daerah itu.

"Saya pikir untuk mengetahui benar pemerintah tidak hanya mendengar informasi, tapi harus turun ke sana untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana dan mengetahui apa kesulitan masyarakat baik bupati, OPD maupun instansi terkait," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Mabar, Inocentius Peni mendorong, Pemkab Mabar untuk merencanakan pembangunan jalan dan jembatan bagi warga Nisar Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mabar.

"Prinsipnya lembaga DPRD melihat itu sebagai persoalan yang harus ditangani, bagaimana penanganannya kita berikan kesempatan pada pemerintah untuk berpikir secara serius, lalu startegi penganggaran seperti apa biarkan pemerintah mengatur," tegasnya saat dihubungi per telepon, Sabtu (13/3/2021) siang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, kedua persoalan yang membelit dan menyengsarakan rakyat selama puluhan tahun tersebut harus ditangani pemerintah.

Terlebih, akses jalan dan jembatan yang ada merupakan sarana pendukung aktivitas pendidikan para siswa serta akses kesehatan di desa itu.

"Tentang bagaimana skenario pembiayaan, pemerintah silahkan membuat konsep apakah (anggaran) bertahap ataukah sekaligus, ya kami dorong itu sebagai prioritas. Kami dorong pemerintah melihat itu sebagai prioritas, kalau ada tips-tips dalam keterbatasan pemerintah mungkin dalam bentuk jembatan gantung tentu kita dorong pemerintah ambil titik di mana sehingga dari APBN bisa biayai," tegasnya.

Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah jika segera merespon persoalan tersebut, terlebih di tengah recofusing anggaran demi penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mabar.

"Kami dari DPRD berterima kasih jika hal itu menjadi perhatian, kalaupun tidak kami berharap menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai cara. Karena, akses masyarakat di situ sangat terbatas gara-gara sungai yang lebar sekali. Kami berharap pemerintah yang baru saya kira dengan strategi nya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu," imbuhnya.

Pihaknya berharap, pandemi Covid-19 dapat segera diminimalisir, sehingga kebijakan anggaran bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mabar tidak terhambat.

"Kalau Covid-19 makin berkembang, maka akan selalu dilakukan recofusing, recofusing dan recofusing anggaran, nah kita mau bilang apa, kita tidak bisa oaksakan Pemerintah kalau kondisinya seperti itu," tambahnya.

Terkait jalan, politisi yang akrab disapa Ino Peni ini menyebut, terdapat alokasi anggaran di APBD 2021 untuk pembangunan jalan ke Desa Nanga Bere.

Baca juga: Anggota DPRD Mabar : Dorong Pemkab Rencanakan Pembangunan Jalan & Jembatan di Nisar Desa Nanga Bere

Baca juga: Tak Miliki Ruang Kelas, Siswa SMPN 6 Lembor Selatan Lakukan KBM di Bawah Pohon dan Lorong Sekolah

"Seingat saya, 2021 direncanakan untuk jalur ke Nanga Bere, coba konfirmasi ke Bappeda Kabupaten Mabar," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)