Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat Deli Serdang, Persis Seperti Kasus PKB di Masa SBY & Bu Mega

Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat Deli Serdang, Persis Seperti Kasus PKB di Masa SBY & Bu Mega

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan pernyataan menohok tentang fakta politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Pernyataan Mahfud MD itu terkait Kongres Luar Biasa yang digelar Johnny Allen di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga berujung pada penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB.

Mahfud menyebutkan, terhadap kegiatan politik tersebut, pemerintah tidak bisa melarang terselenggaranya hajatan itu.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," jelas Mahfud MD di akun Twitternya, Sabtu (11/3/2021)

"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ungkapnya.

Mahfud juga singgung sikap diam SBY ketika menjadi presiden dimana terjadi perebutan partai antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar.

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol."

Mahfud menilai, saat ini pemerintah memandang konflik Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai dan tidak akan ikut campur.

"Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," jelasnya

SBY akan Demo Istana

Di sisi lain, sejumlah pihak menyambut rencana Susilo Bambang Yudhoyono yang akan turun langsung memimpin aksi demonstrasi pasca-pengumuman Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu Johnny Allen.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan.

Langkah itu ditempuh untuk mempertanyakan sikap diam Presiden Joko Widodo atas pengambilalihan kepengurusan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Seperti diketahui, dalam Kongres Luar Biasa yang digagas para mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui votting berdiri.