6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY, DPD Papua Siap Perang

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum

Editor: Agustinus Sape
Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kantor Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2020). 

DPD Bangka Belitung sebut KLB Deli Serdang abal-abal

Ketua DPD Partai Demokrat Bangka Belitung (Babel) Rudi Kadarisman menyebut kongres di Deli Serdang sebagai KLB abal-abal.

Pihaknya juga menolak hasil KLB dan kepengurusan yang dipimpin Moeldoko.

“Sikap kami jelas melawan dan KLB tersebut abal-abal. Kami DPD Bangka Belitung tetap mengakui AHY sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi dari Kongres V," jelasnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. (ANTARA FOTO/ENDI AHMAD)

Ia mengatakan DPD Babel telah menyurati jajaran pengurus DPC supaya tetap setia dan tidak terpengaruh iming-iming pihak yang hendak memecah belah partai.

Rudy pun mempertanyakan sikap Moeldoko yang sebelumnya mengaku tidak terlibat dalam Partai Demokrat, tetapi akhirnya malah menerima jabatan sebagai ketua umum.

"Apa yang pernah diucapkan Moeldoko menjadi luntur. Kami namakan ini GPK, gerakan pengambilalihan kekuasaan. Itu tidak sah," papar Rudi.

DPD Demokrat Papua siap perang bila…

DPD Partai Demokrat Papua menolak hasil KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang. KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak menilai KLB dan hasil ketetapannya ilegal.

Pertama karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

"Kami juga menganggap kegiatan ini inkonstitusional karena tidak sesuai AD ART partai pasal 83 nomor 1 dan 2 atau tidak dihadiri dua per tiga pengurus DPD di seluruh Indonesia lalu tidak dihadiri setengah pengurus DPC di seluruh Indonesia," jelas Ricky di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).

Pengurus DPD Partai Demokrat Papua menyatakan kesetiaannya terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, Jayapura, Papua, Sabtu (6/3/2021).
Pengurus DPD Partai Demokrat Papua menyatakan kesetiaannya terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, Jayapura, Papua, Sabtu (6/3/2021). (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)

Kedua karena kegiatan tersebut memilih dan menetapkan orang di luar partai. Ricky menegaskan apabila ke depannya Moeldoko membentuk kepengurusan di Papua, Demokrat Papua bakal memberi perlawanan.

"Kami pengurus Partai Demokrat Provinsi Papua tidak menghadiri KLB tersebut, mulai dari ketua, para wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, dan seluruh jajaran tidak menghadiri KLB ilegal tersebut. Kami siap perang apabila kepengurusan hasil KLB menunujuk pengurus Demokrat Papua, itu perang fisik bukan perang kata-kata," papar Ricky.

Ia menyampaikan DPD Demokrat Papua menyatakan kesetiaan dan loyalitas terhadap Agus Harimurti Yudhoyono.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved