Surya Paloh Angkat Bicara: NasDem Berharap AHY Dapat Menjaga Kedaulatan & Kehormatan Partai Demokrat

Proses pemilihan ketua umum berlangsung sangat cepat, disebut tanpa melalui prosedur semestinya.

Meski demikian, Moeldoko dengan tegas menerima penunjukkan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

 Andi menilai Jokowi mengabaikan demokrasi dengan membiarkan  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Johnny Allen yang telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," tulis Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3)

Andi menyebut pemerintahan Jokowi membiarkan KLB Demokrat ilegal terjadi.

Padahal menurutnya, Jokowi punya kuasa untuk bertindak mencegah kegiatan itu.

Apalagi, kongres itu disebut tidak mengantongi izin. Namun, tidak ada upaya nyata baik dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian untuk mencegah kegiatan tersebut.

Nyatanya, kongres tetap berlangsung meski sempat diwarnai aksi bentrokan antara Kader Demokrat Sumatera Utara dengan orang-orang yang mengenakan kaos bergambar Moeldoko.

Andi menegaskan KLB Demokrat bukan sekadar urusan internal partai.

Andi menyebut kejadian ini sebagai tanda matinya demokrasi Indonesia.

"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.

Sementara itu, Ketua Umum Pro Demokrasi, Iwan Sumule memastikan pihaknya akan turut serta apabila aksi demonstrasi itu benar-benar dilakukan.

"Nah, kalau ini ProDEM akan dukung, demo ke Istana Negara. Dan mungkin bukan hanya sekedar mendukung, tapi ikutan," tulisnya di aku Twitter pribadinya.

Iwan menilai, penindasan sudah selayaknya dilawan demi menegakkan keadilan.

"Penindasan harus dilawan, jika tak ingin binasa. Kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menghadang, demikian syair lagu Iwan Fals," imbuhnya.