Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Partai Demokrat Sebut Mekanisme KLB Saat Ini Tidak Resmi dan Inkonstitusional, Tetap Digelar?

Partai Demokrat Sebut Mekanisme KLB Saat Ini Tidak Resmi dan Inkonstitusional, Tetap Digelar?

Istimewa
Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto 

Partai Demokrat Sebut Mekanisme KLB Saat Ini Tidak Resmi dan Inkonstitusional, Tetap Digelar?

POS-KUPANG.COM -- Partai Demokrat Sebut Mekanisme KLB Saat Ini Tidak Resmi dan Inkonstitusional, Tetap Digelar?

Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan upaya kudeta dengan mekanisme kongres luar biasa (KLB) oleh sejumlah pihak dari dalam dan luar Partai Demokrat dapat dipastikan sebagai gerakan yang ilegal.

Kerusuan di Myanmar Terus Meluas dan Makan Korbab, Singapura Minta Warganya Segera Minggat

Terbongkar, Ini Alasan Marzuki Alie Laporkan AHY ke Polisi, Dituduh Fitnah?

Meski 2 Putranya Kini Sukses, Namun Jokowi Pernah Sedih Memikirkan Keputusan Gibran & Kaesang, Apa?

"Gerakan tersebut adalah gerakan yang ilegal. Mengapa? Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan inkonstitusional," ujar Didik, kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

"Karena sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai," imbuhnya.

Didik yang merupakan anggota Komisi III DPR RI itu mengungkap saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tegas menolak KLB.

"Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, Didik mengatakan KLB itu dapat melanggar hukum dan membahayakan tatanan demokrasi Indonesia jika dipaksakan dan dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi melibatkan pihak eksternal.

Baca juga: KLB Demokrat oleh Kader yang Dipecat Bakal Digelar Hari Ini, Lokasi hingga Klaim Jumlah Peserta

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban itu menilai pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain menciderai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman
1234
Editor: Gordy Donofan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved