Berita NTT Terkini

KPP Pratama Kupang Ajak Milenial Melek Pajak

Generasi Milenial memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu hal yang harus dipahami milenial adalah tentang perpajakan

Penulis: F Mariana Nuka | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Intan Nuka
Ngobrol Asyik Pos Kupang bersama Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jumat (5/3/2021) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Generasi Milenial memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu hal yang harus dipahami milenial adalah tentang perpajakan; bagaimana kontribusi kaum milenial terhadap pajak negara Indonesia. Perhatian kaum milenial pada pajak sudah seharusnya ditanam sejak dini, agar milenial melek dengan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, dengan membayar pajak, imbalan yang diberikan adalah jalan dan fasilitas umum lain dari negara.

Heboh, Pria Tampan Berbaju Putih Keluar dari Semak-semak Mirip Arya Saloka, Ternyata? Warga Histeris

Dalam Ngobrol Asyik Pos Kupang bersama Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jumat (5/3/2021), Muhammad Naafi selaky Fungsional Penilai menyebut, penerimaan negara sebesar 80 persen berasal dari pajak. Itulah mengapa pajak penting bagi pembangunan nasional. Sekretaris, Anteng Surani pun menambahkan, pemerintah memungut pajak dari masyarakat dan mengolahnya untuk kembali diberikan bagi kemakmuran masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dana BOS, juga Bidikmisi.

Anteng menjelaskan, sering didengar istilah pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaannya, Pajak pusat itu yang mengelola adalah pemerintah pusat untuk pengelolaan APBN. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Tertentu, dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah yakni pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.

Terbongkar, Ternyata Ini Konflik Awal Celine Evangelista Stefan William, Rumit & Berat, Apa?

Naafi menyambung, berbicara tentang pajak tentu tak terlepas dari Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering disingkat dengan sebutan NPWP. Banyak aktivitas masyarakat yang membutuhkan adanya NPWP tersebut. Untuk mendaftarkan NPWP, ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif itu adalah diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan obyektif adalah penghasilan yang dimiliki.

"Jadi orang pribadi yang tinggal di Indonesia dan sudah memiliki penghasilan wajib untuk memiliki NPWP atau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP," jelasnya. Biasanya, penghasilan yang dikenakan pajak merupakan penghasilan dengan besaran mulai dari Rp4,5 juta per bulan. 

Apabila telah memiliki NPWP, seorang Wajib Pajak (WP) wajib untuk membayar pajaknya. Sebagai pegawai, pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja, sehingga tugas pegawai tersebut hanyalah melapor SPT Tahunan setiap tahun. Tapi, bagi WP yang bukan pegawai, semisal badan, wajib menyetorkan pajaknya sendiri. Apabila tidak membayar, ada sanksi administrasi berupa bunga dua persen setiap bulan. Batas pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi adalah dimulai dari Januari hingga 31 Maret. Untuk badan, batas pelaporan adalah bulan April.

Cara melaporkan pajak untuk orang pribadi sangat mudah, yakni melalui kanal DJP Online. Apabila lupa password, maka WP harus mendapatkan kode efin terlebih dahulu. Kode efin hanya didapat satu seumur hidup. Jika lupa kode tersebut, WP bisa mengakses layanan whatsapp yang disediakan KPP Pratama Kupang dan akan dibantu kode efin untuk masuk lagi ke laman DJP Online. Jika penghasilan dibawah Rp60 juta setahun, WP melapor menggunakan 1770 SS, sedangkan diatas Rp60 juta menggunakan 1770 S atau 1770.

KPP Pratama Kupang menyediakan 18 nomor yang hanya bisa dihubungi melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp. Nomor tersebut terdiri dari beberapa nomor layanan yaitu enam nomor layanan EFIN 081339009932, 081339009931, 081339009951, 081339009946, 081339009962, dan 081339009956; 10 nomor layanan konsultasi SPT Tahunan wilayah Kota Kupang  081339009967, 081339009970, 081339009973, 081339009976, 081339009981, 082138879844, 082138879848, 082138879858, 081338997822, dan 082138879846; layanan konsultasi SPT Tahunan wilayah Kabupaten Kupang  081339009908; serta layanan konsultasi SPT Tahunan wilayah Kabupaten Sabu Raijua 081339009923.

Tidak semua penghasilan dikenai pajak. Kata Anteng, ada istilah perpajakan yakni Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarannya ditentukan berdasarkan status WP pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status WP pajak terdiri dari Tidak Kawin (TK), Kawin (K), atau K/I (Kawin, tambahan untuk isteri).Perhitungan pajaknya tentu disesuaikan dengan status tersebut dan jumlah tanggungan anggota keluarga.

Jika orang tua telah meninggal, memiliki utang pajak, dan NPWP masih aktif, Naafi menyarankan agar segera menghapus NPWP itu. Apabila masih ada warisan juga yang belum terbagi, NPWP belum bisa dihapus. Urusannya harus selesai dulu termasuk utang pajak, seperti tidak melapor SPT Tahunan. "Kalau sudah melunasi tunggakan pajak, NPWP baru bisa diproses untuk dihapus. Kalau tidak dihapus, kewajiban perpajakan berjalan terus. Syaratnya mudah, isi formulir dan lampirkan akta kematian," dia menjelaskan.

Di era modern seperti ini, tidak semua milenial memilih pekerjaan pada lembaga pemerintah. Ada milenial yang bekerja sebagai konten kreator dan pekerjaan lainnya. Anteng berujar, bagi para konten kreator dikenai istilah Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dia mengumpamakan dalam setahun penghasilan bruto WP dalam setahun adalah Rp100 juta. Yang dikenakan pajak bukanlah pada jumlah tersebut, melainkan NPPN 50 persen. "Jadi 50 persen dari Rp100 juta. Berarti hanya Rp50 juta yang dikenakan pajak baru dihitung tarifnya," katanya.

Generasi milenial harus memahami kondisi perpajakan dan melek dengan situasi bangsa. Pajak tidak boleh dihindari. Oleh karena itu, pemahaman pajak sejak dini harus dimulai. Direktoral Jenderal Pajak memahami masalah ini dan telah aktif berbicara tentang inklusi pajak, salah satunya melalui pelajaran PPKn di sekolah.

KPP Pratama Kupang juga gencar melakukan inklusi pajak bagi milenial. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah sosialisasi edukasi perpajakan bagi siswa/siswi sekolah. "Setiap tahun KPP Pratama Kupang melakukan kegiatan Pajak Bertutur ke sekolah-sekolah. Pajak bertutur itu seperti kami mendatangi sekolah untuk mengenalkan pentingnya pajak dan membahasakannya dengan bahasa yang mudah dimengerti," jelas Anteng.

Bagi WP, KPP Pratama Kupang juga melakukan bimbingan teknis, kelas pajak, dan sosialisasi. Di tengah situasi pandemi, kegiatan dilakukan secara daring. Menurut Anteng, antusias masyarakat untuk memahami pajak sangat dirasakan dalam sosialisasi/edukasi tersebut. Sebagai bentuk perpanjangan tangan KPP Pratama Kupang kepada masyarakat, ada Relawan Pajak yang akan membantu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Relawan Pajak merupakan program DJP bagi para mahasiswa. Para Relawan Pajak akan membantu proses pengisian SPT Tahunan. Program telah berlangsung sejak tahun 2018.

"Setelah Ngobrol Asyik ini, Tribuners jadi tahu apa itu pajak, pentingnya pajak, manfaat pajak kemana saja. Jangan khawatir, setiap uang pajak yang Tribuners bayarkan akan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Bagi Tribuners yang ingin tahu kemana alokasi pajak teman-teman, silakan berkunjung ke www.kemenkeu.go.id," kata Anteng.

"Bagi generasi muda, milenial saat ini, kita harus sama-sama membangun negara kita, karena di masa depan kitalah yang akan memimpin negara kita. Kita yang akan mengatur negara ini. Kita harus peduli negara ini salah satunya dengan pentingnya pajak. Pajaklah yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Naafi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved