SBY & AHY Bulan-Bulanan Diserang Max Sopacua dan Johny Allen, Kader Senior Dorong KLB Demi Demokrat

SBY & AHY Bulan-Bulanan Diserang Max Sopacua dan Johny Allen, Kader Senior Dorong KLB Demi Demokrat

POS-KUPANG.COM -- Dinamika di tubuh Partai Demokrat sampai sekarang terus bergelora. Keberadaan partai itu sepertinya mendekati jurang kehancuran.

Kasus ini mencuat sejak isu kudeta yang disusul dengan pemecatan sejumlah kader senior yang dulunya berdarah-darah membangun partai tersebut.

Adalah Johnny Allen Marbun dan Max Sopacua, yang bersuara lantang membongkar kejanggalan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat saat Musyawarah Nasional pemilihan ketua umum partai tersebut.

Kedua kader senior itu juga meminta para kader Partai Demokrat agar jangan takut menggelar kongres luar biasa.

Pasalnya, kongres tersebut untuk satu tujuan mulia yakni membesarkan partai tersebut.

Dalam acara Mata Najwa di layar kaca Rabu (3/3/2021) malam, Johnny Allen dan Max Sopacua ngotot untuk menggelar kongres luar biasa tersebut.

Pasalnya apa yang terjadi saat ini di Partai Demokrat, merupakan buah dari banyaknya ketimbangan yang ada di dalam partai.

Mereka juga mempertanyakan upeti dari para pihak terutama para figur yang hendak diusung partai tersebut dalam ajang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada acara Mata Najwa tersebut, host Najwa Shihab menghandirkan dua kubu yang berbeda dalam diskusi Adu Kuat Demokrat.

Dari kubu kader yang dipecat, Najwa Shihab menghadirkan politisi senior Partai Demokrat, yakni Johnny Allen Marbun dan Max Sopacua. 

Sedangkan dari kubu Partai Demokrat, hadir Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon bersama Herman.

Dalam diskusi Adu Kuat Partai Demokrat itu, Johnny Allen dan Max Sopacua tak henti-hentinya menyerang SBY dan putranya AHY lalu menyebutkan bahwa Demokrat kini berubah menjadi partai dinasti Yudhoyono.

"Partai Demokrat yang dulunya sangat terbuka dan nasionalis, kini telah bergeser menjadi partai dengan kepentingan keluarga, kepentingan dinast," tanda Max Sopacua dibenarkan Johnny Allen Marbun.

Sementara Jansen Sitindaon membeberkan isu kudeta yang menimbulkan perpecahan, hingga cikal bakal berdirinya Partai Demokrat.

Jansen sempat mengatakan bahwa, nama partai tersebut diberikan oleh SBY, lagu mars Demokrat juga dibuat oleh SBY.

Terhadap pernyataan itu, Johnny Allen langsung sambar dengan menanyakan siapa yang pencipta lagu Hymne Demokrat?

Sebelum pertanyaan itu dijawab oleh Jansen Sitindaon, Johnny Allen langsung menunjuk ke arah Max Sopacua yang telah didepak oleh partai.

Max Sopacua juga mengatakan bahwa, cikal bakal berdirinya partai tersebut bukan SBY yang kini menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai.

Partai itu dibangun dengan kerja keras, berdarah-darah hingga akhirnya SBY diusung dan terpilih menjadi Presiden ke-6 RI.

"Saat proses mendirikan partai ini, kalian (Jansen Sitindaon) masih SMA, sehingga tak banyak tahu soal ini. Jika sekarang kalian tahu, itu karena kalian mendapatkannya secara tidak langsung dari menonton sejumlah tayangan,"semprot Max Sopacua.

Ketika menyinggung tentang proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dimana Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi, baik Max Sopacua maupun Johnny Allen mengatakan, pelaksanannya juga timpang.

Terhadap tudingan itu, Jansen Sitindaon langsung menguraikan hal sesungguhnya yang terjadi.

Sempat disinggung bahwa Ibas Yudhoyono juga sempat mendaftarkan diri, Jansen Sitindaon mengatakan, semua mekanisme hingga pemilihan AHY secara aklamasi telah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Hingga sesi clossing statement, Jansen Sitindaon meminta kader di seluruh Indonesia agar merapatkan barisan untuk menguatkan dan membesarkan partai.

Sementara di saat yang sama, Johnny Allen Marbun juga meminta para kader muda Partai Demokrat di seluruh Indonesia agar jangan takut menggelar kongres luar biasa (KLB).

Pasalnya, kongres luar biasa itu selain menyelamatkan partai dari ambang kehancuran juga untuk mengembalikan marwah politk Demokrat sebagai partai terbuka.

Kali ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo yang ikut angkat bicara.

Pengamat Politik yang Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, saat ini konflik internal Partai Demokrat semakin meruncing.

Terlebih setelah adanya pemecatan terhadap sejumlah pengurus dan kader partai berlambang bintang mercy tersebut.

Di satu sisi, bagi kubu Cikeas, tindakan pemecatan terhadap kader yang dianggap membangkang tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di sejumlah partai.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan disiplin partai.

"Tentu saja, dalam konteks kepentingan kubu Cikeas, langkah pemecatan diambil dengan maksud untuk menciptakan stabilitas internal partai di tengah tekanan politik yang dialami kubu AHY (Cikeas)," kata Karyono kepada Tribunnews, Rabu (3/3/2021).

Karyono menambahkan, pemecatan tersebut dilakukan di tengah dorongan KLB yang kian menguat.

Tujuannya adalah untuk mengamankan status quo yakni posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai Demokrat.

Namun demikian, yang perlu diantisipasi adalah efek dari tindakan pemecatan yang dilakukan secara serentak.

Jika tak terkendali justru bisa berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar.
Besarnya gejolak tergantung pada situasi dan kondisi.

Di sinilah diperlukan kepiawaian kubu AHY dalam mengelola konflik.

Tidak hanya AHY yang diuji, tapi kelihaian dan pengaruh SBY menjadi taruhannya.

"SBY adalah benteng terakhir untuk mengamankan AHY sebagai ketua umum. Pengaruh SBY di internal untuk saat ini memang masih kuat. Tapi kekuatan SBY saat ini sedang diuji seberapa kuat dalam membentengi partai Demokrat," ucap Karyono.

Lantas, seberapa kuat pihak yang mendorong KLB?

Jika dilihat dari reaksi pasca pemecatan, nampak di permukaan dorongan KLB semakin menguat.

Pemecatan sejumlah kader justru memicu spektrum perlawanan kian meluas.

Pemecatan berpotensi mendorong kristalisasi pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinan AHY.

Hal yang mesti diantisipasi adalah menyatunya pelbagai kelompok berpengaruh yang tidak puas, baik dari dalam maupun dari luar. Jika ini tidak berhasil dikelola dengan baik, maka bisa menggoyahkan benteng pertahanan kubu Cikeas.

Meski demikian, mewujudkan KLB tidak mudah jika menggunakan AD/ART Partai sebagai rujukan formal.

Pasalnya, penyelenggaraan KLB harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang mana komposisi di Majelis Tinggi Demokrat didominasi kubu Cikeas, yang diketuai sendiri oleh SBY ayah kandung AHY.

Maka dari itu jika kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan AHY menggunakan pendekatan formal untuk menyelenggarakan KLB bisa terkuras energinya.

"Karenanya, mereka perlu memikirkan cara lain jika hendak menggoyang kubu Cikeas," kata Karyono.

7 Kader Demokrat Dipecat

DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada 7 kader yang terlibat dalam gerakan kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu berdasarkan desakan para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

"DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui keterangannya, Jumat (26/2/2021).

"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," lanjutnya.

Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

Tindakan buruk itu dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah.

Bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," ujarnya.

Selain keenam orang di atas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie.

Marzuki dianggap melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.

Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada
Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah.

"Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Herzaky menyebut, pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada.

Oleh karena itu, menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, atau diperiksa secara khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.

"Berdasarkan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, jelas bahwa Marzuki Alie telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," ujarnya.

"Tindakan Marzuki Alie sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air. Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie," pungkasnya. (Pos-Kupang/frans krowin/tribunnews)

(*)