Bukti Kuat Bunuh Jamal Khashoggi, Pangeran Arab Malah Tak Dihukum Joe Biden karena Alasan Ini, Apa?

POS-KUPANG.COM - Bukti Kuat Bunuh Jamal Khashoggi Pangeran Arab Malah Tak Dihukum Joe Biden karena Alasan Ini, Apa?

Pada 26 Februari, Departemen Luar Negeri AS menempatkan 76 warga negara Arab Saudi dalam daftar larangan bepergian.

Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi keuangan pada pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tetapi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tidak termasuk.

• 60.000 Rakyat Timor Leste Tewas Bantu Australia di Perang Dunia II Tapi Ini Balasannya, Bikin Syok

• Solusi di Masa Pandemi, XL PRIORITAS Hadirkan Paket myPRIO X Unlimited dan Booster Data Terbaru

• Gawat, China Marah Besar Jerman Berani Kirim Kapal ke Laut China Selatan, Ini Akibat yang Diterima

• Promo Hypermart Hari Ini 4 Maret 2021, Katalog Promo Spesial Sambut Ramadhan Hanya Hari ini

Sanksi tersebut diumumkan setelah Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) merilis laporan yang disiapkan oleh CIA dan agen mata-mata AS lainnya yang menugaskan tanggung jawab atas operasi yang menewaskan Khashoggi ke MBS.

Laporan ODNI mengatakan badan-badan intelijen AS telah menyimpulkan lebih dari setahun yang lalu bahwa putra mahkota Saudi telah menyetujui operasi oleh anggota pengawal untuk menangkap atau membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Kementerian Luar Negeri Saudi pada hari Jumat menolak laporan AS sebagai tidak akurat. Pejabat Saudi membantah MBS terlibat dalam kematian Khashoggi.

ODNI pada hari Senin juga mengatakan telah menghapus tiga nama dari 21 orang yang diidentifikasi dalam laporan asli Khashoggi sebagai terlibat dalam pembunuhan itu.

Versi baru ODNI dari laporan tersebut mencantumkan 18 orang selain MBS telah "berpartisipasi dalam, memerintahkan, atau terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi".

Menyusul laporan intel AS, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Biden berusaha untuk 'mengkalibrasi ulang' bukan 'memutuskan' hubungan AS-Arab Saudi.

Pada hari Senin, pemerintahan Biden membela keputusannya untuk tidak menerapkan sanksi pada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018.

• 60.000 Rakyat Timor Leste Tewas Bantu Australia di Perang Dunia II Tapi Ini Balasannya, Bikin Syok

• Gawat, China Marah Besar Jerman Berani Kirim Kapal ke Laut China Selatan, Ini Akibat yang Diterima

• Pemda Malaka Gandeng Pihak BRI, Bantu Peralatan Protokol Covid-19 di Pasar Baru-Betun

• SINOPSIS Ikatan Cinta Malam ini 4 Maret 2021, Elsa Terpuruk, Andin Siapkan Kejutan untuk Al

• 111 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di TTU Dinyatakan Sembuh

"Kami sedang bekerja untuk menempatkan hubungan AS Saudi pada pijakan yang benar," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada konferensi pers di Washington.

Melansir Al Jazeera, Senin (1/3/2021), pernyataan tersebut membela keputusan pemerintahan Biden untuk tidak memberikan sanksi kepada putra mahkota, yang merupakan penguasa de facto Arab Saudi.

Pemerintahan Biden sedang berusaha untuk "mengkalibrasi ulang", bukan "memutuskan" hubungan AS-Saudi, kata Price.

Seandainya pemerintahan Biden melakukan "sesuatu yang lebih dramatis dan sesuatu yang lebih drastis" dengan menyebut MBS sebagai sanksi, itu akan "sangat mengurangi" pengaruh AS di Riyadh, kata Price.

Keputusan pemerintah untuk tidak menghukum putra mahkota menuai kritik keras dari penerbit Washington Post, di mana Khashoggi bekerja sebagai seorang kolumnis.