Banjir Jakarta Antara Malapetaka dan Berkah, Kisah Bang Ali Hingga Ahok Menyentuh Hati, Kalau Anies?

Biaya yang diperlukan untuk membangun drainase di masa bertugasnya Ali mencapai 800 juta dollar AS.

Sedangkan perhitungan biaya untuk proyek penanggulangan banjir sesuai dengan rencana induk dalam programnya adalah sebesar Rp 500 miliar.

Ali kemudian mengajukan besaran anggaran tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Pada tahun anggaran 1975-1976, Pemerintah Pusat mengucurkan dana penanggulangan banjir sebesar Rp 4,2 miliar.

Dengan anggaran tersebut, sejumlah waduk kemudian dibangun yaitu Waduk Setiabudi, Waduk Melati, dan Waduk Pluit.

Tak hanya waduk, beberapa saluran juga dikerjakan seperti Saluran Cakung, pengerukan Kali Cideng, Banjir Kanal, dan Pintu Air Karet sampai Jembatan Gantung Tanah Abang.

Bang Wi di Masa Penerapan Prokasih

Gubernur DKI periode 1987-1992, Wiyogo Atmodarminto, juga harus memikirkan solusi penanganan banjir.

Pasalnya, menurut Bang Wi, topografi Jakarta yang rendah membuat aliran hulu sungai di wilayah Jawa Barat mengalir ke Jakarta untuk dibuang ke Laut Jawa.

"Sebab, banjir antara lain karena topografi wilayah DKI lebih rendah dari wilayah Jawa Barat. Akibatnya, sungai-sungai yang berhulu di Jawa Barat mengalir ke DKI untuk membuang airnya ke laut Jawa," tulis Bang Wi dalam buku "Catatan Seorang Gubernur" oleh Wiyogo Atmodarminto.

Dia menjelaskan, pada umumnya seharusnya topografi Jakarta, yakni tujuh meter di atas permukaan laut.

Namun, seiring berjalannya waktu, permukaan tanah Jakarta semakin rendah karena berbagai alasan seperti air tanah yang terus diserap warga serta industri hotel dan lainnya.

Dengan demikian, terjadi kekosongan yang menimbulkan rongga pada tanah.

Di masa kepemimpinannya, Pemerintah Pusat punya program dalam upaya penuntasan banjir yang dinamakan Proyek Kali Bersih (Prokasih).

Ada tiga sungai di Jakarta yang kemudian menjadi fokus program Prokasih era Bang Wi, yakni Sungai Ciliwung, Cipinang, dan Mookervart.