Breaking News:

Ini Sikap Polda NTT Terkait Perpres Minuman Lokal yang Sah Diproduksi

ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif 

Ini Sikap Polda NTT Terkait Perpres Minuman Lokal yang Sah Diproduksi

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Masyarakat saat ini diperbolehkan untuk memproduksi minuman keras (miras). Hanya saja bukan sembarang miras. Hanya miras yang menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal setempat.

Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), produksi arak Flores dan sopi Timor menjadi usaha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan, seiring berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu, ditetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Perpres tersebut, akan memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur NTT yang mengatur soal Sophia, yakni Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol khas NTT.

Menanggapi Perpres ini, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif mengaku masih menunggu pembahasan lanjutkan dari Pemprov NTT.

"Untuk wilayah NTT, nanti ada pembahasan lanjutan dengan gubernur, ketua DPRD, Kajati serta forkompida NTT," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021). 

Sementara itu, anggota DPRD NTT dari PDIP, Eman Konfidus menyambut baik Perpres itu. Pasalnya, kebijakan itu sebagai wujud kepedulian kepala negara terhadap rakyatnya, apalagi NTT punya minuman lokal yang sudah jadi budaya. 

Menurut dia, minuman lokal di NTT, digunakan untuk kepentingan ritual budaya, juga untuk pengembangan ekonomi kreatif perajin minuman lokal. 

"Kita punya moke dan sopi. Minuman ini dipakai dalam ritual adat dan budaya. Kita sambut baik Perpres ini," katanya. 

Ia mengatakan, dengan berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pemprov NTT adalah melakukan kontrol terhadap produksi dan kualitas hingga pemasaran demi peningkatan ekonomi masyarakat.

Efraim Ingin SMAK St. Yosef Freinademetz Mukusaki Ende Jadi Sekolah Negeri

Lapas Kelas III Lembata Komitmen Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021

Tiba di Labuan Bajo, Edi Endi Foto Diburu Warga Untuk Foto Bersama 

"Tinggal dikontrol, sehingga dari segi budaya tetap lestari dan segi ekonomi masyarakat juga hidup," tutupnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved