Kunjungan Presiden Jokowi Ke Maumere Berbuntut Panjang Kasusnya Dilaporkan ke Bareskrim Tapi Ditolak
Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), ternyata berbuntut panjang.
lihat foto
Kunjungan Presiden Jokowi Ke Maumere Berbuntut Panjang Kasusnya Dilaporkan ke Bareskrim Tapi Ditolak
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), ternyata berbuntut panjang.
Masalahnya, adalah kunjungan Presiden Jokowi itu disebut melanggar protokol kesehatan karena memicu terjadinya kerumunan massa.
Atas alasan pelanggaran protokol kesehatan itulah Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri menolak laporan polisi (LP) dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Laporan polisi tersebut didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.
Namun usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.
Ia menerangkan laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.
Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang terbitkan oleh korps Bhayangkara.
"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelas dia.
Kurnia mengungkapkan Polri juga mengaku menolak seandainya dianggap telah menolak pelapornya tersebut.
Di sisi lain, dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.
"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak. Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di Republik ini," tukasnya.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere Dilaporkan ke Bareskrim
Kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata berbuntut panjang.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut akan didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.
"Iya sedang buat pelaporan. Masih alot, saya masih berusaha," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).
Dalam keterangannya, dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak memberikan contoh yang baik terkait penerapan protokol kesehatan.
Sebaliknya, Jokowi malah terlihat berkerumun dalam kegiatannya di NTT.
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi mengetahui betul pandemi Covid-19 yang saat ini sedang menjangkiti dunia mengakibatkan kehidupan menjadi terganggu.
Terlebih, Indonesia sebagai salah satu negara yang menduduki angka kematian tertinggi akibat virus Covid-19 juga mulai kewalahan menangani pandemi tersebut.
Satu-satunya cara untuk menekan itu dengan penerapan protokol kesehatan.
"Sayangnya di tengah gencarnya penegakan program protokol kesehatan ini dalam kegiatan kunjungan kepresidenan di NTT (23/2/2021), Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," jelasnya.
Kurnia menjelaskan pelaporan itu didasarkan video berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial.
Dalam video itu, Jokowi tampak di tengah keramaian membagikan souvernir kepada warga NTT.
"Didasarkan atas video bedurasi 30 detik menampakkan seseorang yang patut diduga Presiden Jokowi diatas kendaraan ditengah kerumunan yang sangat ramai serta membagikan souvenir/gift padahal kita sedang mengatasi bencana berupa pandemi," tukasnya.
Anggota DPR RI Bilang Kepala Negara Harus Jadi Contoh
Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat kerumunan warga di tengah pandemi. Video tersebut viral di media sosial.
Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan penyelenggaraan kegiatan kunjungan presiden seperti di Maumere harus dievaluasi.
Ketua DPP PKS itu menilai seharusnya Jokowi sebagai kepala negara mampu menjadi panutan bagi warganya.
Menurutnya Presiden Jokowi sudah bagus karena menjadi contoh dalam hal vaksinasi.
Tetapi yang bersangkutan juga harus tetap menjadi contoh dalam disiplin protokol kesehatan.
"Kepala negara harus menjadi contoh bagi rakyat.
Sudah bagus Pak Presiden menjadi contoh dalam hal vaksin, harusnya menjadi contoh juga dalam disiplin protkes. Kan pesan WHO, dan pemerintah, walau sudah vaksin, tetap harus disiplin protkes," jelas Mufida.
Lebih lanjut, Mufida menegaskan protokol dalam tiap acara presiden harus bertindak lebih baik.
Apalagi presiden seharusnya dijaga agar tidak sampai tertular Covid-19.
"Lebih menjaga acara-acara Presiden dan semua pejabat publik sesuai kebijakan prokes.
Kan Presiden juga harus dijaga kesehatannya dari potensi penularan COVID-19," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bareskrim Tolak Terbitkan Laporan Polisi Terkait Kasus Kerumunan Presiden Jokowi di NTT, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/02/25/bareskrim-tolak-terbitkan-laporan-polisi-terkait-kasus-kerumunan-presiden-jokowi-di-ntt
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kunjungan Jokowi Picu Kerumunan, Anggota Komisi IX : Kepala Negara Harus Jadi Contoh bagi Rakyat, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/25/kunjungan-jokowi-picu-kerumunan-anggota-komisi-ix-kepala-negara-harus-jadi-contoh-bagi-rakyat
Kunjungan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Kunjungi Maumere
Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim
Kunjungan Presiden Berbuntut Panjang
Maumere
Kabupaten Sikka
Pulau Flores
Provinsi NTT
Nusa Tenggara Timur
Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan
Presiden Jokowi
POS-KUPANG.COM
Berita Kupang Terkini
https://kupang.tribunnews.com
![[FULL] Absennya Megawati di Pidato Kenegaraan Prabowo, Pakar: Bisa Jadi Bola Liar, Harusnya Move On](https://img.youtube.com/vi/V2uym4l-l2w/mqdefault.jpg)
