Kunjungan Presiden Jokowi Ke Maumere Berbuntut Panjang Kasusnya Dilaporkan ke Bareskrim Tapi Ditolak

Kunjungan Presiden Jokowi Ke Maumere Berbuntut Panjang Kasusnya Dilaporkan ke Bareskrim Tapi Ditolak

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), ternyata berbuntut panjang.

Masalahnya, adalah kunjungan Presiden Jokowi itu disebut melanggar protokol kesehatan karena memicu terjadinya kerumunan massa.

Atas alasan pelanggaran protokol kesehatan itulah Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri menolak laporan polisi (LP) dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Laporan polisi tersebut didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

Namun usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.

Ia menerangkan laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.

Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang terbitkan oleh korps Bhayangkara.

"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelas dia.

Kurnia mengungkapkan Polri juga mengaku menolak seandainya dianggap telah menolak pelapornya tersebut.

Di sisi lain, dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.

"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak. Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di Republik ini," tukasnya.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere Dilaporkan ke Bareskrim

Kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata berbuntut panjang.