Breaking News:

Opini

Sumpah-Janji Bupati dan Rakyat

Pelantikan bupati adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji bupati sebelum memangku jabatan.

POS-KUPANG.COM
Dr. Norbertus Jegalus 

Sumpah-Janji Bupati dan Rakyat

OleH Dr. Norbertus Jegalus
Dosen Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang

POS-KUPANG.COM - Pelantikan bupati adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji bupati sebelum memangku jabatan. Adapun rumusan sumpah-janji yang sekarang kita gunakan dalam pelantikan bupati/walikota sudah seumur Negara Republik Indonesia. Karena rumusan sumpah/janji itu adalah hasil perdebatan para Bapak Pendiri Bangsa ini, pada tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang profesor hukum bernama Soepomo (sebelum merdeka kita memiliki hanya dua orang bergelar akademik profesor, yaitu Soepomo di bidang hukum adat dan Husein Djajadiningrat di bidang sastra).

Rumusan sumpah/janji pelantikan presiden /wakil presiden itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku sampai sekarang. Kemudian rumusan sumpah-janji yang sama digunakan juga pada pelantikan gubernur dan bupati/walikota dengan rumusan isi dan susunan yang sama, yaitu dimulai dengan pengucapan sumpah lalu disusul pengucapan janji.

Hanya pada pelantikan gubernur, bupati/walikota, kata-kata pembuka dan penutup sumpah/janji, disesuaikan dengan agama yang dianut: Islam, “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji; Kristen/Katolik, ”Saya berjanji”dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”; Hindu, “Om Atah Paramawaisesa”; dan Budha, “Demi Sang Hyang Adi Budha Saya berjanji”.

Dari susunan acara pelantikan bupati/walikota kita menangkap bahwa sesungguhnya inti acara pelantikan itu adalah pengucapan sumpah/janji yang disusul dengan penandatanganan sumpah/janji dan pakta integritas. Setelah itu baru pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri.

Isi sumpah/janji

Isi Sumpah-Janji itu hanya memuat tiga poin: pertama, akan memenuhi kewajiban sebagai bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; kedua, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; dan ketiga, berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Namun rumusan isi sumpah/janji itu tidak tanpa perdebatan dalam sidang BPUPKI/PPKI, terutama dalam sidang PPKI tanggal 15 Juli, 1945. Rumusan dari Panitia Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dipandang oleh anggota sidang belum lengkap. Isi sumpah/janji itu harus benar-benar tidak memberi kemungkinan bagi pemimpin untuk bisa salah menggunakan kewenangannya demi kepentingan di luar kepentingan negara dan kepentingan rakyat, karena itu perlu dipertegas rumusannya.

Soerjo, anggota PPKI, mengusulkan agar ada tambahan pada akhir sumpah-janji itu, yakni “menjauhkan kepentingan diri sendiri dan golongan-golongan sendiri”. Dasar Soerjo adalah bahwa selama sidang BPUPKI sidang selalu mendengungkan semangat menjauhkan kepentingan diri dan golongan sendiri.

Halaman
123
Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved