Lagi Rocky Gerung Sindir Keras Jokowi Soal Kerumunan di NTT Sarankan Jokowi Lakukan Ini Segera, Apa?

POS-KUPANG.COM - Lagi, Rocky Gerung Sindir Keras Jokowi Soal Kerumunan di NTT Sarankan Jokowi Lakukan Ini Segera, Apa?

Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021), menimbulkan kehebohan. Pasalnya, saat berada di Maumere, ratusan warga menyambut kedatangan Presiden sehingga menimbulkan kerumunan.

Walhasil, kerumunan pun tak terhindarkan. Warga berdesak-desakan ingin melihat dari dekat Presiden.

• Jaga Mulut dan Sikapmu 5 Shio Kamis 25 Februari 2021, Salah Kapra Kamu Bisa Kena Sial Parah

• Kapolda NTT Instruksikan Seluruh Anggota Lapor SPT Tahunan

• Sambil Menangis, Suteng Ceritakan Kondisi Ashanty di Rumah Sakit: Aku Sedih, Istana Cinere Kini Sepi

• SBY Tuding Moeldoko Catut Nama Menteri Jokowi Mahfud MD hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Jokowi pun menyambut kerumunan warga tersebut dengan memberi warga souvenir dari dalam mobil dinasnya.

Video kerumunan ini pun ramai di media sosial. Bahkan ada yang membandingkannya dengan kasus kerumunan serupa yang melibatkan Habib Rizieq Shihab yang kini ditahan di rutan Mabes Polri.

Menanggapi kerumunan ini, sejumlah pihak pun langsung angkat bicara.

Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi berikan pernyataan bahwa dirinya mengakui menimbulkan kerumunan di NTT.

Rocky Gerung pun menyinggung soal kerumunan HRS, saat mengomentari video Jokowi tersebut.

Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi sendiri memaksa masyarakat untuk berkerumun dengan melempar-lemparkan hadiah dari dalam mobil.

“Itu artinya Presiden memancing kerumunan,” ujar Rocky Gerung yang dikutip dari kanal Youtuber Rocky Gerung Official pada Rabu 24 Februari 2021.

Rocky Gerung menganggap bahwa sebenarnya Jokowi membuat kerumunan itu terjadi dengan melempar barang atau hadiah dari mobil.

“Dengan melempar-lemparkan benda dalam mobil yang disebut hadiah artinya meminta masyarakat untuk berkumpul,” ucap Rocky Gerung.

Sindiran Demokrat

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyindir Presiden Joko Widodo terkait kerumunan warga dalam kunjungan kerja (kunker) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (24/2).

• Jaga Mulut dan Sikapmu 5 Shio Kamis 25 Februari 2021, Salah Kapra Kamu Bisa Kena Sial Parah

• Kapolda NTT Instruksikan Seluruh Anggota Lapor SPT Tahunan

• Wujudkan Inovasimu Daftarkan Hak Paten: Kemenkumham NTT Cegah Penjiplakan Hasil Karya

Ia menilai kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji kekebalan vaksin Covid-19 yang telah diterima beberapa waktu lalu.

"Presiden mau menguji bahwa setelah divaksin dia menjadi kebal atau imun meningkat," kata Benny lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (25/2).

Selain itu, dia menilai, insiden kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji nyali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri," ucapnya.

Berkaca dari kerumunan itu, Benny memandang, Jokowi justru hendak mempertontonkan diri sebagai orang yang tidak tunduk pada hukum.

Menurutnya, peristiwa kerumunan itu juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati dan mengorbankan diri untuk terpapar Covid-19 hanya untuk melihat langsung wajah Jokowi.

"Salut untuk Presiden Jokowi yang langsung menyapa rakyatnya tanpa takut terpapar Covid-19," ucap Benny.

Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta Kapolri berani menindak Jokowi. Ia mengingatkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk Presiden RI.

"Kapolri harus menindak presidennya, semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apapun kepada presiden," kata Benny.

• Jaga Mulut dan Sikapmu 5 Shio Kamis 25 Februari 2021, Salah Kapra Kamu Bisa Kena Sial Parah

• Kapolda NTT Instruksikan Seluruh Anggota Lapor SPT Tahunan

• Wujudkan Inovasimu Daftarkan Hak Paten: Kemenkumham NTT Cegah Penjiplakan Hasil Karya

Tanggapan Epidemolog

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, seharusnya Jokowi sebagai presiden bisa memberikan contoh untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Ia menilai, di tengah pandemi Covid-19 ini apa yang dibutuhkan masyarakat adalah keteladanan dan contoh konsistensi atau komitmen mematuhi protokol kesehatan.

"Termasuk memberi contoh untuk pemerintah daerah di NTT baik provinsinya maupun kabupaten/kota, tentang pentingnya 5M."

"Selain 3M yaitu meminimalisir mobilitas, mencegah keramaian kerumunan. Itu contoh yang harus kita berikan," beber Dicky, Rabu (24/2/2021).

Namun, Dicky mengatakan contoh patuh protokol kesehatan bukan hanya dari sosok Presiden, melainkan siapapun.

Disisi lain, kerumunan yang muncul saat kedatangan Jokowi di Maumere pada Selasa (23/2/2021), dinilai Dicky berisiko tinggi.

Ia menegaskan bahaya Covid-19 juga masih bisa mengintai Jokowi meski sudah menerima vaksinasi.

"Artinya beliau datang ke wilayah yang berisiko tinggi. Sehingga harus dihindari adanya keramaian seperti itu."

"Berbahaya buat Presiden kita. Walaupun beliau sudah divaksin bukan berarti tidak akan terinfeksi, apalagi dengan situasi ramai seperti itu," jelas Dicky.

Lebih lanjut, Dicky menyoroti soal pengamanan yang seharusnya bisa menghindarkan Jokowi dari kerumunan.

Ia menjelaskan bahwa NTT masih sangat kurang dalam mengendalikan kerumunan.

Bahkan menurut Dicky, soal testing hingga tracing pasien Covid-19 di NTT masih kurang.

Karena itu, katanya, situasi di NTT saat ini tidak terkendali.

• Jaga Mulut dan Sikapmu 5 Shio Kamis 25 Februari 2021, Salah Kapra Kamu Bisa Kena Sial Parah

• Kapolda NTT Instruksikan Seluruh Anggota Lapor SPT Tahunan

• SBY Tuding Moeldoko Catut Nama Menteri Jokowi Mahfud MD hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Tak Bisa Dihindari

Pembelaan terhadap Jokowi datang dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengakui kerumunan masyarakat saat kunjungan Presiden Jokowi di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tak bisa dihindarkan.

Donny mengklaim kerumunan tersebut terjadi karena animo masyarakat yang sudah lama menanti kehadiran Jokowi di Sikka sehingga tak bisa dibendung.

"Itu kan memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka (warga) sudah lama menanti presiden, ya animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (24/2/2021).

Kendati demikian, Donny menuturkan kerumunan yang terjadi tersebut menjadi pelajaran ke depan terkait pengamanan standar protokol kesehatan.

"Saya kira ini menjadi pelajaran untuk tata kelola pengamanan standar prokes di kemudian hari," tutur Donny.(*)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul https://manado.tribunnews.com/2021/02/24/presiden-jokowi-dinilai-langgar-prokes-saat-kunjungan-ke-ntt-ini-komentar-mereka?page=all