BRI Salur 1.600 Rumah Subsidi REI NTT Genjot Kuota KPR

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia ( BRI Persero) Tbk berpartisipasi menyukseskan program Kredit Pemilikan Rumah ( KPR). Pada tahun 2021, BRI Kupang menyalurkan 1.600 unit rumah bersubsidi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Pimpinan Cabang BRI Kupang, Stefanus Juarto menyampaikan, kredis rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "BRI Kupang memilki semangat untuk penyaluran FLPP," kata Stefanus ketika dikonfirmasi di Kupang, Jumat (19/2/2021).

Menurut Stefanus, komitmen BRI Kupang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia Provinsi NTT ( REI NTT) dan himpunan pengembang pemukiman dan perumahan rakyat.

• NEWS ANALYSIS Dr James Adam Pengamat Ekonomi Regional: Syarat Lebih Simpel

Ia mengatakan, penandatangan perjanjian kerja sama dilaksanakan di awal tahun 2021. "Bersama teman-teman pengembang, kami diberikan jatah 1.600 unit. Jumlah itu bisa bertambah apabila cepat terserap," ujar Stefanus.

Stefanus menjelaskan, sistem kuota yang diberikan secara nasional, dengan artian jumlah tersebut adalah gabungan se-Indonesia. Setiap wilayah diberikan kebebasan untuk menyalurkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya.

• Warga Kolipadan yang Dilapor Penjabat Kades Tidak Diproses Hukum, Ini Alasannya

Lebih lanjut Stefanus mengungkapkan, BRI Kupang telah menjual 146 unit rumah subsidi pada tahun 2020. Nilai transaksi mencapai Rp 22,4 miliar.

Ia berharap, penandatangan perjanjian kerja sama dengan REI NTT bisa mendorong percepatan pelayanan dan mencapai target tahun 2021.

"Semoga dengan kerjasama ini mampu mendorong percepatan pelayanan dan pemasaran FLPP di NTT serta kebutuhan perumahan bagi masyarakat bisa terpenuhi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT BRI (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, BRI gencar menyalurkan KPR bersubsidi dengan skema FLPP di kuartal I tahun 2021. Ia menyebut, perseroan mendapat kuota sebesar 6.000 unit rumah dari Kementerian PUPR.

"Mengenai jumlah kuota dari pemerintah, untuk triwulan I tahun 2021 BRI mendapat kuota 6.000 unit, dan rencananya seluruhnya akan kami pakai pada triwulan 1," kata Aestika saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2).

Menurut Aestikan, dukungan terhadap program KPR bersubsidi perlu dimaksimalkan lantaran backlog perumahan di Indonesia cukup besar. Untuk itu, pihaknya bakal mengadakan akad massal secara daring demi menghindari kerumunan dan risiko di tengah pandemi.

Pada Januari 2021 saja, bank pelat merah ini telah melakukan akad massal virtual dengan 613 debitur yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sementara itu, pertumbuhan nilai KPR yang disalurkan sepanjang 2020 mencapai 10,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Adapun kuota KPRS FLPP BRI hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp 19,1 triliun (157.500 unit rumah), angka ini meningkat dari anggaran FLPP tahun 2020 sebesar Rp 11 triliun," ungkap Aestika.

Komitmen Bank NTT

Selain BRI, Bank NTT juga dipercayakan untuk menyalurkan kuota rumah subsidi dengan skema FLPP.

"Kuota FLPP untuk tahun 2021 sebanyak 450 unit rumah di semester pertama. Harganya tetap Rp 168 juta," kata Direktur Utama Bank NTT, Hary Alexander Riwu Kaho melalui pesan sinkgat, Jumat (19/2).

Komitmen Bank NTT untuk menyukseskan program KPR tertuang dalam penandatangan perjanjian kerja sama FLPP tahun 2021 yang dilakukan secara virtual pada Jumat (18/12) lalu.

Pemerintah menggelontorkan dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP tahun anggaran 2021 dengan alokasi anggaran Rp 9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana.

Anggaran terdiri dari DIPA sebesar Rp 16,62 triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp 2,5 triliun. Dari angka tersebut, Alex berharap masyarakat bisa menyerap subsidi FLPP.

"Permohonan akan disesuaikan dengan juknisnya, kalau kuotanya sudah. Jadi, antara developer, bank, dan masyarakat tidak salah persepsi dengan kebijakan yang dikeluarkan. Harganya tetap Rp168 juta per unit, belum ada kenaikan. Tapi, kendali mutu diambilalih langsung oleh kementerian," katanya.

Terpisah, Ketua DPD REI Provinsi NTT, Bobby Pitoby mengatakan, REI yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berkomitmen untuk menyukseskan program sejuta rumah.

"REI tetap berkomitmen sebagai garda terdepan dalam pembangunan perumahan. Tapi REI tidak bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu dukungan perbankan sangat diharapkan juga untuk menyukseskan program sejuta rumah ini," ujar Bobby melalui pesan singkat, Jumat (19/2).

Bobby Pitoby menyebut, target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit untuk tahun 2021. Terbagi untuk rumah komersil dan rumah subsidi. Namun, 90 persen dari kuota itu diberikan untuk rumah subsidi.

Untuk rumah subsidi sendiri terdapat tiga program/skema, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 75 persen, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan kuota 24 persen, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan kuota 1 persen.

"Saat ini bank yang berpatisipasi untuk penyaluran FLPP adalah Bank NTT, BRI, BTN, Mandiri dan BNI. Tapi, Bank Mandiri dan BNI tidak aktif di NTT," ujar Bobby Pitoby.

REI NTT memiliki sejumlah strategi agar bisa menggenjot penyaluran kuota rumah bersubsidi di NTT. Salah satu yang dilakukan REI NTT adalah membuat MoU dengan Polda NTT untuk pemenuhan akan perum bagi anggota.

REI NTT juga bekerja sama dengan pemerintahan agar pajak daerah bisa diminimalisasi bahkan dihapus.

"Respon mereka (pemda) semua baik dan akan membuat perda di daerah masing-masing. Tapi memang sangat lambat karena hingga kini baru satu (daerah) yang sudah ada perdanya, yakni Pemda Belu yang sudah membuat perda akan BPHTB. Yang lain belum," katanya.

Bobby Pitoby menambahkan, harga rumah subsidi yang tidak berubah dari tahun sebelumnya menjadi daya tarik juga bagi masyarakat. Harga rumah subsidi tahun 2021 sebesar Rp168 juta.

"Minat masyarakat tidak pernah pudar walaupun ada sedikit penurunan di tahun lalu. Khusus tahun ini harga rumah msh sama dengan tahun lalu. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat," tandasnya. (cr1/kompas.com)

Syarat Penerima KPR FLPP

- Penerima adalah WNI
- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
- Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
- Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun
- Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun;
- Memilki NPWP atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan
- Fotocopy KTP pemohon dan pasangan
- Fotocopy kartu keluarga
- Fotocopy surat nikah/cerai
- Slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan
- Fotocopy SK pengangkatan pegawai tetap atau surat keterangan kerja
- SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, surat keterangan domisili serta laporan keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta)
- Fotocopy izin praktek (bagi pemohon profesional)
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir
- Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan
- Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.