Breaking News:

15 Pejabat tak Pernah di-BAP, Pengangkatan Jadi Staf Khusus Gubernur NTT Dinilai Mal Administrasi

Sebanyak 15 pejabat yang dinonjobkan tak pernah di-BAP, pengangkatan jadi Staf Khusus Gubernur NTT dinilai mal administrasi

15 Pejabat tak Pernah di-BAP, Pengangkatan Jadi Staf Khusus Gubernur NTT Dinilai Mal Administrasi
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Mantan Kadis PUPR NTT, Dr. Ir. Andre W Koreh, MT

Sebanyak 15 pejabat yang dinonjobkan tak pernah di-BAP, pengangkatan jadi Staf Khusus Gubernur NTT dinilai mal administrasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Mantan Kepala Dinas PUPR NTT, Dr. Ir. Andre W Koreh, MT mengatakan, sesuai fakta 15 pejabat tinggi pratama tidak pernah diperiksa oleh atasan apalagi di BAP-kan. Karena dinonjobkan begitu saja, maka dibentuklah Staf Khusus Gubernur NTT yang juga tidak ada dasar hukumnya. Disinilah terjadi mal administrasi itu terjadi dan terus melahirkan kesalahan ikutan.

Untuk diketahui, nasib 15 pejabat tinggi pratama ( PTP) yang diangkat sebagai Staf Khusus Gubernur NTT hingga kini belum menentu. Sejak dinonjobkan dan diangkat 15 Februari 2019 lalu, 15 pejabat ini malah menganggur. Bahkan, surat pemberhentian sebagai kepala dinas pun belum diterima.

Dua Tahun Dinonjobkan 15 Pejabat yang Diangkat Menjadi Staf Khusus Gubernur NTT Masih Menganggur

Mantan Kepala Dinas PU NTT, Dr. Ir. Andre W Koreh, MT mengatakan, pengangkatan staf khusus ASN dari awal memang sudah melanggar UU Nomor 5/2014  tentang ASN.

"Apa yang disampaikan oleh pakar tata negara itu lebih kepada regulasi tentang dibentuknya staf khusus yang memang tidak ada dasar hukumnya. Apalagi dengan alasan diskresi. Itupun jika tupoksi kepala daerah belum ada perangkat daerahnya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Langgar UU ASN, Staf Khusus Gubernur NTT Minta Pemprov NTT Akui Kesalahan

Menurut dia, kepala daerah bisa mengangkat staf khusus, itupun hanya bisa dilakukan di Pemda DKI, yang menjadi daerah khusus. Sementara  tugas pokok dan fungsi kepala daerah di NTT sudah terbagi habis dalam perangkat daerah dan biro sebagai unsur staf. Apalagi, sudah ada staf ahli yang secara formal sudah disediakan secara struktural sebagai lembaga yang memberi pertimbangan kebijakan kepada kepala daerah. Sehingga, lanjut dia, pengangkatan staf khusus, baik ASN maupun non ASN menjadi bias manfaat, in efisiensi dan terjadi  mal administrasi.

"Kehadiran staf khusus di Pemprov NTT lebih karena suatu kondisi dimana telah terjadi nonjob 15 PTP tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dlm pasal 24 PP No. 53/2010 tentang disipiln ASN," katanya. 

Ia mengatakan, pencopotan pejabat dari jabatan menjadi nonjob sesuai UU ASN, masuk dalam katagori hukuman berat yang harus didahului dengan evaluasi atau sidang etik. Hukuman berat dijatuhkan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disipilin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik.

"Pencopotan pejabat yang berusia di atas 58 tahun yang akan pensiun pada usia 60 tahun, masuk dalam katagori pemaksaan pensiun," tandasnya. 

Ia menjelaskan, saat dinonjobkan, Pemprov NTT sedang melakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga perlu dilakukan mutasi pejabat dan pengurangan jumlah PTP. Hal tersebut mengakibatkan PTP yang memasuki usia pensiun langsung diberhentikan dan mengurus pensiunnya. Dari 15 PTP yang layak untuk diberhentikan saat itu, bukan berjumlah 15 orang, tetapi hanya tujuh orang.

"Itupun katanya sudah berkonsultasi dengan KASN. Tapi apakah KASN merekomendasikan 15 orang? Padahal delapan orang yang belum memasuki usia pensiun itu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah ada sidang etik sebagai amanat UU ASN.

Pasal 24 PP /53 tahun 2010 tentang disipiln ASN disebutkan bahwa setiap atasan wajib memeriksa lebih dulu PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam BAP.

Faktanya, dari 15 PTP itu tidak pernah diperiksa oleh atasan apalagi di BAP-kan. Karena dinonjobkan begitu saja, maka dibentuklah staf khusus yang juga tidak ada dasar hukumnya. Disinilah terjadi mal administrasi itu terjadi dan terus melahirkan kesalahan ikutan.

"Kami sekarang tersisa empat orang. Tahun ini tersisa tiga orang saja, karena satu lagi akan pensiun pada 2021 ini. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami hanya ingin Pemprov mengakui kekeliruan ini agar kejadian ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," tutupnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved