Wah, Anies Baswedan Langsung Bilang Begini Saat Jokowi Minta Dikritik, Singgung Pejabat, Apa?

POS-KUPANG.COM - Wah, Anies Baswedan Langsung Bilang Begini Saat Jokowi Minta Dikritik, Singgung Pejabat, Apa?

Anies Baswedan menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat membri kritik.

Menurut Anies Baswedan setiap pejabat publik harus siap mendengar dan menerima kritik meski kritik itu kerap dengan cacian.

• Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari, Nino Yakin Reyna Anaknya, Papa Surya Tahu Matteo Suruhan Elsa

• Jujur Awal Mula Dirinya Kenalan dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting Ungkap Kejanggalan Ini, Apa?

• ZODIAK BESOK Kamis 18 Februari 2021, Libra, Leo Capricorn dan Aries Terjebak Masa Lalu, Kamu?

"Kalau berada di wilayah publik maka kupingnya enggak boleh tipis," ujar Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan apabila seseorang mengungkapkan kritik dengan kasar, maka kemampuan seseorang sebatas itu.

"Kita dengarkan saja, bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja, bila ungkapan dilakukan secara kasar itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan," ujarnya.

Anies mengatakan orang-orang yang memberikan kritik secara kasar justru menunjukkan pribadi seseorang tersebut.

Anies Baswedan mengaku tak masalah mendapat kritikan apapun karena ia memposisikan diri sedang bekerja.

"Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan jika seseorang memberi kritik dengan kasar, maka orang tersebut sedang mempermalukan dirinya sendiri.

"Makin kasar kata-katanya itu semakin mempermalukan dirinya sendiri."

Terkait substansi dari kritik yang disampaikan, Anies Baswedan mengaku akan menanggapinya secara terbuka.

Bahkan Anies Baswedan mengatakan kritik yang ditujukan kepadanya bukan soal pribadi, melainkan kinerjanya sebagai pejabat publik.

"Jangan tempatkan, misalnya DKI Jakarta sebagai masalah pribadi," tegasnya.

Anies Baswedan menegaskan jika masalah yang ada di Jakarta bukan hanya saat ia menjabat sebagai Gubernur.

"Ini Jakarta, ada yang mengatakan plus ada yang mengatakan minus. Apakah masalahnya baru muncul 2-3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama," terang Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan kritikan dari masyarakat sebagai ungkapan pandangan.

"Dan kemudian ketika orang mengkritik, relaks saja, anggap itu bagian dari ungkapan pandangan," ujarnya.

Namun, Anies Baswedan memperingatkan jika era saat ini ada jejak digital.

• Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari, Nino Yakin Reyna Anaknya, Papa Surya Tahu Matteo Suruhan Elsa

• Jujur Awal Mula Dirinya Kenalan dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting Ungkap Kejanggalan Ini, Apa?

• Duh, Al dan Andien Bakal Punya Bayi Reyna Bahagia, Mama Rosa Sakit Keras Ikatan Cinta Rabu 17/2/2021

"Makin keras itu sebetulnya, adalah catatan oleh anaknya dan cucunya di kemudian hari, dan saya yang menjawab juga akan tercatat oleh anak cucu saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan menyebut bahwa budaya kritik-mengkritik sudah ada sebelumnya.

Hanya saja tidak terpublikasi lantaran belum ada media sosial seperti saat ini karena semua kini hampir memiliki sosial media temat bereskpresi.

"Saya anggap ini sebagai demokrasi, dulu obrolan warung kopi tidak terdengar karena tidak ada medianya. Kritik itu bukan hal baru, kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap jadi kotak pos kritik dari siapapun," ujarnya.

Diketahui, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga, menurutnya, masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jokowi mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

"Saya yakin ombudsman Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," katanya.

Meskipun demikian Presiden mengapresiasi Ombudsman RI yang terus mengawal pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

Termasuk pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang terus mengawal, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," kata Presiden.

Sehingga menurut Presiden di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat.

Selain itu mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara agar bisa bertahan dan menjaga kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Ombudsman RI untuk terus mengubah cara-cara kerja yang inovatif sehingga tidak terjebak pada rutinitas.

"Situasi krisis, kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smartshortcut," tuturnya.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Aliansi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi perbincangan hangat warganet setelah akun Twitternya @UGMBergerak mencuitkan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo sebagai juara umum lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.

Akun tersebut menanggapi pernyataan presiden yang meminta agar masyarakat harus aktif sampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

Satu gambar menunjukkan foto Presiden Joko Widodo dengan tulisan berisikan Aliansi Mahasiswa UGM mengucapkan selamat kepada Ir H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sebagai juara umum lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.

Sedangkan gambar kedua menyampaikan narasi yang dianggap berlawanan dengan apa yang disampaikan presiden Jokowi dalam pidatonya.

Di forum, Mic dimatikan

Di kampus, diancam gak bisa lulus

Di Jalanan, dihadang aparat

• Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari, Nino Yakin Reyna Anaknya, Papa Surya Tahu Matteo Suruhan Elsa

• Jujur Awal Mula Dirinya Kenalan dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting Ungkap Kejanggalan Ini, Apa?

• Lama Hilang, Nissa Sabyan Tiba-tiba Heboh, Dituding Jadi Selingkuhan Sang Keyboardis, Ini Sosoknya

Di Sosial Media, diancam UU ITE

Adapun caption yang mengiringi kritik tersebut bertuliskan: 

"Selamat kepada bapak presiden RI @jokowi yang juga Alumni UGM. Kami sebagai mahasiswa UGM merasa bangga dengan bapak. Teruslah berkarya dengan oligarki dan para buzzer," tulisnya dilihat Wartakotalive.com, Kamis (11/2/2021).

Warganet pun riuh menanggapi sindiran dari akun tersebut.

Sebagian menanggapi dengan gurauan. Adapula yang berkomentar secara serius dengan mengungkapkan kondisi alam demokrasi di Indonesia saat ini.

"Bpk tuh selalu menjamin kebebasan mengkritik tapi tidak menjamin setelah mengkritik," tulis @PanjiWulung10

Sejumlah warganet lainnya tidak percaya akun tersebut berani memberikan kritik terhadap presiden Joko Widodo dan mengingatkan agar berhati-hati.

"Awas banyak tukang bakso tiba-tiba mangkal di sana," tulis @rifkikrnawan

"Jangan lupa pakai tanda tanya, biar aman," tulis @SonjayaYudi

Diberitakan sebelumnya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin, (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi,  dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga menurutnya masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Presiden mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu,  catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik  di masa yang akan datang.

"Saya yakin ombudsman Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik  di masa yang akan datang," katanya.

Meskipun demikian Presiden mengapresiasi Ombudsman RI yang terus mengawal pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

Termasuk pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. 

"Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang terus mengawal, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," kata Presiden.

• Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari, Nino Yakin Reyna Anaknya, Papa Surya Tahu Matteo Suruhan Elsa

• ZODIAK BESOK Kamis 18 Februari 2021, Libra, Leo Capricorn dan Aries Terjebak Masa Lalu, Kamu?

• Terungkap Masa Lalu Ayah Lesty Kejora, Pernah Jadi Tukang Kebun di Paman Artis Cantik Ini, Siapa?

• Pupus Harapan Teddy Dapat Harta Lina, Gegera Perjanjian Cerai Sule Lina, Ini Isinya Bikin Syok

Sehingga menurut Presiden di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat.

Selain itu mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara agar bisa bertahan dan menjaga kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Ombudsman RI untuk terus mengubah cara-cara kerja yang inovatif sehingga tidak terjebak pada rutinitas. 

"Situasi krisis, kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smartshortcut," tuturnya.

Trending Topik

Sedangkan dikutip dari Kompas.tv, UU ITE menjadi frasa yang masuk trending topic Twitter pada Selasa (8/2/2021).

Hal itu terjadi setelah beredar pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Presiden Jokowi dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Pernyataan itu disampaikan Presiden berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan sejumlah pelayanan publik masih perlu perbaikan.

Warganet ramai membicarakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena cemas penyampaian kritik pada pemerintah akan berujung pidana.

Warganet belum lupa dengan kasus Dokter Richard Lee yang dilaporkan dengan pasal UU ITE karena mengkritik Kartika Putra.

Baru-baru ini, Safenet juga menerima laporan kriminalisasi aktivis lingkungan Marco Wijayakusuma.

Kasus terakhir itu menjerat Marco karena kritiknya atas pengambilan pasir Pulau Bangka.

Safenet mencatat, ada 324 kasus yang menggunakan UU ITE sebagai alat jerat warga. Angka ini dicatat sejak aturan itu mengalami revisi pada 2016 hingga Oktober 2020.

“Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU ITE banyak memakan korban. Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis, kata Treviliana Eka Putri, Manager Riset Center For Digital Society Fisipol UGM.

Aturan yang paling banyak digunakan dari UU ITE adalah aturan pencemaran nama baik dalam pasal Pasal 27.

Aturan lainnya adalah terkait ujaran kebencian dalam pasal 28 UU ITE.

Data Safenet menunjukkan, korban UU ITE sebagian besar adalah jurnalis, aktivis, warga, artis, dan tenaga pendidikan. Data ini terkait kasus UU ITE sepanjang 2008-2019.

Jurnalis beritanews.com Muhammad Asrul adalah salah seorang korban UU ITE. Ia sempat ditahan sejak 30 Januari hingga 6 Maret 2020.

Data yang sama juga memperlihatkan, pelapor yang menggunakan pasal UU ITE paling banyak berasal dari kalangan pejabat publik, instansi, atau aparat keamanan, yaitu 38% dari total pelapor.

Warga awam, kalangan profesi, dan pengusaha adalah kelompok lain yang ikut menggunakan UU ITE.

Di sisi lain, pengkritik juga sering menerima intimidasi. Eksekutif Direktur Safenet menulis dalam jurnal ASEANFocus, ada lonjakan serangan digital pada kelompok kritikus pada Oktober 2020.

Serangan itu berupa pembajakan akun media sosial dan pesan singkat instan, teror telepon dari nomor asing, doxing atau penyebaran data pribadi, pembajakan situs, dan serangan troll yang termobilisasi.

“Koalisi Pembela HAM mencatat setidaknya telah terjadi 116 kasus serangan terhadap pembela HAM sepanjang Januari-Oktober 2020,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM pada 8 Desember 2020.

• Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari, Nino Yakin Reyna Anaknya, Papa Surya Tahu Matteo Suruhan Elsa

• ZODIAK BESOK Kamis 18 Februari 2021, Libra, Leo Capricorn dan Aries Terjebak Masa Lalu, Kamu?

• Terungkap Masa Lalu Ayah Lesty Kejora, Pernah Jadi Tukang Kebun di Paman Artis Cantik Ini, Siapa?

Hal ini misalnya terjadi ketika masyarakat ramai mengkritik revisi UU KPK pada 2019.

"Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu," ujar analis media sosial dan digital, Ismail Fahmi, dikutip dari Kompas.com.

Untuk kasus Doxing, Safenet mencatat, ada peningkatan hampir dua kali lipat kasus di 2020 dibanding kasus di 2019. Jurnalis dan aktivis HAM paling banyak menjadi korban serangan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul https://jateng.tribunnews.com/2021/02/16/jokowi-minta-dikritik-anies-baswedan-pejabat-kupingnya-gak-boleh-tipis?page=all