Breaking News:

Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean Dituntut 12 Tahun Penjara dan denda Rp 1 Miliar

Jaksa Penuntut Umum ( JPU) menuntut mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean 12 Tahun Penjara

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Irfan Hoi
Jonas Salean 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Jaksa Penuntut Umum ( JPU) menuntut mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean 12 Tahun Penjara. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik pemerintah daerah ini diwajibkan membayar Denda Rp 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan.

"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dituntut selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan," kata JPU Hendrik Tip, SH saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (15/2/2021).

Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Ari Prabowo didampingi Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholiq sebagai anggota. Selain Hendrik Tip, JPU lainnya adalah Emerensiana Jehamat, SH. Sementara terdakwa Jonas Salean didampingi kuasa hukumnya, Benyamin Rafael, SH dan Alexander Tungga, SH.

Jaksa Kejati NTT Periksa Istri Bupati Dula

Selain pidana badan dan denda, JPU mewajibkan Jonas Salean membayar uang pengganti kerugian keuangan negara Rp 750 juta.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara selama satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta terdakwa akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut. Dan, apabila hal itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 6 tahun," demikian tuntutan JPU.

Orbitkan Atlet Berbakat NTT, PB Reformasi Ambil Bagian dalam Turnamen di Jember

JPU menegaskan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses persidangan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahaan Covid-19. Sidang lanjutan digelar tanggal 21 Februari dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa.

Tanggapan Jonas

Jonas Salean mengaku menghormati tuntutan yang dibacakan JPU. Anggota DPRD NTT dari Partai Golkar ini mengatakan, hingga saat ini jaksa belum membuktikan sertifikat asli, keabsahaan tanah serta kerugiaan negara Rp 66 miliar.

"Sebagai terdakwa kita hormati. Sampai penuntutan ini jaksa belum membuktikan sertifkat asli, tanah itu milik negara atau kota, dan kerugiaan negara secara nyata, tidak pernah ada. Tiga itu saja, pembelaan," ujarnya saat ditemui usai sidang.

Menurut Jonas Salean, Wali Kota Kupang sebelumnya juga telah melakukan hal yang sama yaitu membagi-bagi tanah kapling yang bukan merupakan aset.

"Saya mau katakan, saya tidak makan satu rupiah pun. Justru penerima tanah, bayar PPHP dan setor ke daerah," tandasnya. (cr7/cr8)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved