BPS Umumkan 10 Daerah Termiskin di Indonesia, NTT?

"Di sana bisa terlihat penduduk miskin perkotaan karena pandemi naik 1,32 persen sementara pedesaan alami kenaikan, tapi hanya separuhnya yakni 0,60 persen," jelas Suhariyanto.

"Kalau dilihat komposisi penduduk miskin desa dan kota, di pedesaan masih jauh lebih tinggi dari kota dan itu perlu dapat perhatian," ujar dia.

Selain itu, ukuran ketimpangan yang juga sering digunakan adalah ukuran Bank Dunia, yakni persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen.

Berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah memiliki angka di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,93 persen.

Hal ini menandakan bahwa kategori ketimpangan di Indonesia termasuk rendah. Namun memang kondisinya mulai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 17,73 persen dan September 2019 yang sebesar 17,71 persen.

Bansos bantu tekan lonjakan penduduk miskin

Suhariyanto mengatakan, meski terjadi peningkatan, jumlah penduduk miskin tersebut lebih rendah dari proyeksi yang dilakukan oleh beragam institusi.

Suhariyanto mengatakan, hal itu merupakan hasil dari bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menekan dampak dari pandemi Covid-19.

"Meski ada kenaikan, kenaikannya di September 2020 ini hanya sebesar 0,97 persen. Ini menunjukkan berbagai porgram bansos yang dirancang pemerintah di masa pandemi membantu lapisan bawah," jelas Suhariyanto.

Kementerian Keuangan mengatakan, peningkatan jumlah penduduk miskian tersebut lebih baik dari proyeksi Bank Dunia, di mana angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai 11,8 persen akibat pandemi Covid-19.

"Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febiro Kacaribu, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Namun demikian, hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari yang sudah dialokasikan.

Febrio mengatakan, intervensi pemerintah tersebut telah melindungi masyarakat tidak hanya dari kalangan miskin dan rentan, namun juga dari kelas menengah.

"Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer," ujar Febrio.

Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp 220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp203,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi.

"Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi," jelas Febrio.

Sumber: CNBCindonesia.com/antaranews/kompas.com