Timor Leste Adalah Negara yang Pernah Merdeka Dua Kali! Ini Fakta Deklarasi Kemerdekaan Timor Timur

Di sisi lain, APODETI justru ingin agar Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.

Fretelin pun akhirnya melawan UDT. Perlawanan ini banyak menimbulkan korban, termasuk yang berasal dari rakyat sipil.

Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil.

Korban-korban itu sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia.

• Babilo Five.Kisah Pembantaian 5 Jurnalis Australia di Timor Leste Saat Indonesia Invasi Timor-Timur

Dalam perkembangannya, UDT dan APODETI kemudian meminta bantuan Indonesia untuk meredam situasi yang terjadi.

Setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin, kelompok pro-integrasi pun mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975.

Akhirnya, pada 7 Desember 1975, Indonesia mengirimkan pasukan militernya ke Timor Timur.

Namun, bukannya meredakan ketegangan yang ada, masuknya militer tersebut justru semakin memperkeruh konflik yang tengah terjadi. Korban-korban dari kedua belah pihak pun terus berjatuhan.

• Tragedi Santa Cruz, Sejarah Kelam Timor Leste Selama Pendudukan Indonesia. Genosida Timor Timur

New York Agreement dan Referendum Timor Leste Setelah upaya-upaya yang dilakukan untuk meredakan konflik tidak kunjung berhasil, Indonesia kemudian membawa masalah konflik Timor Timur ke PBB setelah melakukan perundingan dengan Portugal.

Melansir dari buku Midwifing a New State: The United Nations in East Timor karya Markus Benzing, pada 5 Mei 1999, dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk membuat perjanjian referendum di Timtim.

Perjanjian tersebut dikenal sebagai New York Agreement.

PBB juga membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk mengawal kesepakatan Indonesia dan Portugal dalam prosesnya menuju referendum Timtim.

• Andai BJ Habibie Tak Biarkan Timor Leste Merdeka, Ini yang Terjadi di Bumi Lorosae, Perang Panjang?

Setelah membentuk UNAMET pada 11 Juni Juni 1999, Dewan Keamanan PBB juga menetapkan resolusi 1246, yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB untuk menggelar referendum.

Dengan resolusi tersebut, PBB pun membentuk misi UNAMET untuk mengawal referendum yang akan segera digelar.

Referendum kemudian dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan dua pilihan, yaitu menerima otonomi khusus untuk Timtim dalam NKRI atau menolak otonomi khusus.