Permulus Kudeta Terhadap AHY di Demokrat, Jacky Ticoalu Akui Ditawari Rp 100 Juta: AHY Harga Mati!

yang memimpin bangsa dan negara ini mulai tahun 2004 sampai tahun 2014 oleh Jacky dipandang sebagai calon pemimpin bangsa dan negara yang dapat merubah nasib bangsa lebih baik dari saat ini.

Dan mengangkat taraf hidup orang miskin yang ada di Indonesia.

"Kami DPC Partai Demokrat Kota Bitung 1.000 persen mendukung AHY," tandasnya.

Prahara yang tengah dialami partai Demokrat, muncul ketika berhembus kabar ada pihak eksternal dan internal partai berupaya mengkudeta partai itu dari tangan AHY.

Bahkan dalam keterangan persnya, AHK menduga upaya kudeta dilakukan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan Jokowi.

Kudeta berarti mengambil alih secara paksa.

Beragam komentar langsung berselewiran, datang dari para tokoh politik tanah air termasuk dari mantan mejelis tinggi Partai Demokrat Max Sopacua.

Kader Bersedih

Para kader Demokrat akan bersedih jika Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) berhasil dilaksanakan dan menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum yang baru. 

"Betapa sedihnya keluarga Demokrat jika GPKPD ini dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko jadi ketum baru merebut dari tangan ketum hasil kongres sah dan demokratis," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Menurutnya jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, tentunya hal itu pasti tidak akan sesuai dengan konstitusi partai AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dan dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah. 

"Tapi apabila hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkum HAM atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan nasib kelangsungan hidup dan masa depan partai berlambang mercy itu bisa jadi lain jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak cepat dalam mengambil tindakan. 

Sebab, banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika parpol di Indonesia,

termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di parpol yang bagaimanapun akhirnya melibatkan pemerintah.