Mengejutkan Moeldoko Diminta Mundur dari KSP, 'Jangan Sampai Pak Jokowi yang Tertibkan' Ada Apa?

Mengejutkan Moeldoko Diminta Mundur dari KSP, 'Jangan Sampai Pak Jokowi yang Tertibkan' Ada Apa?

POS-KUPANG.COM -- Mengejutkan Moeldoko Diminta Mundur dari KSP, 'Jangan Sampai Pak Jokowi yang Tertibkan' Ada Apa?

Kegaduhan di tubuh Partai Demokrat yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua Umum masih jadi perbincangan publik.

Kepala Staf Presiden Moeldoko disebut-sebut terlibat dengan rencana kudeta Partai Demokrat.

• Polisi Lidik Kebakaran 7 Ruko di Kelurahan Tangge Kabupaten Manggarai Barat

• Simak Peringatan Dini BMKG Sabtu 6 Feb 2021 Beberaoa Wilayah Berpotensi Hujan Lebat & Cuaca Ekstrem

• Puskesmas Onekore Ambil Swab 15 Murid SMAK Syuradikara Ende untuk PCR

Imbasnya, mantan Panglima TNI itu didesak untuk mundur dari jabatanya sebagai Kepala Staf Presiden.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Cakra AHY, Irwan yang meminta agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) atas dugaan keterkaitan rencana kudeta itu.

“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” tutur Irwan kepada wartawan, Selasa (2/2/2021) dikutip dari Tribunnews.

Menurutnya, langkah mundur dari jabatan Moeldoko tersebut untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Jokowi.

“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” ucapnya.

Irwan pun menyebut Moeldoko harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataanya soal pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Moel bilang tidak perlu mengkaitkan dengan Pak Jokowi. konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Irwan.

Terkait dengan dugaan terlibat rencana kudeta Partai Demokrat, Moeldoko diminta mundur dari jabatanya sebagai Kepala Staf Presiden. (Instagram)
“Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tapi kedaulatan dan harga diri mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan,” sambungnya.

Sementara itu langkah AHY mengirim surat ke Jokowi terkait manuver politik Moeldoko untuk mengkudeta posisi pucuk pimpinan Partai Demokrat merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, kata Irwan, AHY ingin Jokowi menertibkan pejabat-pejabat di lingkaran Istana agar tidak mengganggu internal partai politik lain.

"Kalau berkirim surat ya karena kami melihat kewenangan menertibkan itu ada di Pak Jokowi. Itu konstitusi," papar Irwan.