Surat Ketum Demokrat Sudah Diterima Tapi Presiden Jokowi Tak Mau Balas, Mensesneg Ungkap Alasannya

Surat Ketum Demokrat Sudah Diterima Tapi Presiden Jokowi Tak Mau Balas, Mensesneg Ungkap Alasannya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, ternyata sudah diterima oleh orang nomor satu di Indonesia.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Negara, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

"Iya benar kami sudah menerina surat dari Pak AHY yang ditujukan ke Pak Presiden," ujar Pratikno.

Dia menyebut, surat itu diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, kepada pihaknya.

Meski demikian, Pratikno menegaskan Istana tidak perlu menjawab surat itu.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat itu. Sebab itu adalah perihal dinamika internal partai," tuturnya.

"Perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat," tambah Pratikno.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Penyebabnya, AHY menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Setelah pernyataan AHY, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (1/2/2021) siang.

Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut. Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Demokrat di Daerah Dijanjikan Rp 100 Juta Untuk Jegal AHY

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkap adanya temuan aliran dana yang diduga untuk menyuap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam rangka mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Herman mengatakan, dari keterangan saksi dan pelapor, ada janji pemberian dana berjumlah Rp 100 juta ke setiap DPC. Ada juga yang sudah diserahkan.

"Berdasarkan kesaksian para kader yang diundang dijanjikan Rp 100 juta dan ada juga yang telah diserahkan di awal," ungkap Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021) malam.

Herman mengatakan, partainya hingga kini masih mendalami gerakan yang diduga ingin mengambil paksa kekuasaan AHY.

Partai Demokrat, kata dia, telah menyerahkan proses tersebut kepada Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Proses pendalaman akan dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai. Dalam satu sampai dua minggu ini akan bekerja. Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengungkap dugaan aliran dana tersebut.

Herzaky mengatakan, dana tersebut disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

"Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai," kata dia.

Ia menduga, sejumlah mantan kader telah digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi partai.

Namun, Herzaky menegaskan bahwa seluruh jajaran kepengurusan DPD dan DPC sepakat untuk kompak dan setia pada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima," kata dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat Klaim Ada Aliran Dana untuk Jegal AHY, Tiap DPC Rp 100 Juta", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/10100141/demokrat-klaim-ada-aliran-dana-untuk-jegal-ahy-tiap-dpc-rp-100-juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Benarkan Telah Terima Surat dari AHY, Diantar Langsung Sekjen Partai Demokrat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/12420701/istana-benarkan-telah-terima-surat-dari-ahy-diantar-langsung-sekjen-partai?page=all#page2