Pemprov NTT Tetapkan Status Siaga Bencana

POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH Provinsi NTT ( Pemprov NTT) telah menetapkan status siaga bencana Hidrometeorologi. Penetapan status siaga bencana melalui Surat Keputusan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Provinsi NTT, Thomas Bangke mengatakan status siaga bencana Hidrometeorologi telah ditetapkan sejak Desember 2020 dan berlaku hingga Juni 2021.

"Sudah dari bulan Desember, sudah ada SK Gubernur tentang siaga darurat untuk bencana hidrometeorologi, yakni banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai dan gelombang tinggi," kata Thomas ketika dikonfirmasi via telepon, Jumat (29/1/2021) malam.

Baca juga: Bupati Flotim Batasi Aktivitas Warga

Sesuai prakiraan BMKG, lanjut Thomas, puncak musim hujan di NTT terjadi merata selama Januari-Februari 2021. Akibatnya, kejadian bencana di beberapa kabupaten.  Ia mencontohkan longsor di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kota Kupang yang merenggut nyawa dua warga dan satu rumah rusak berat.

Pemprov, kata Thomas, telah memberikan penegasan kepada para bupati dan Wali Kota Kupang. "Para bupati ditegaskan untuk siap siaga, siap antisipasi apabila terjadi bencana alam," ujarnya.

Baca juga: Angin Puting Beliung Terjang Kapela di Desa Numponi

Kesiapsiagaan yang diharapkan atau diperintahkan adalah dengan membangun posko 24 jam di seluruh kabupaten. "Diharapkan bupati membuat posko selama 24 jam dan terus sampai dengan tingkat desa," imbuh Thomas.

Selain itu, para bupati mempersiapkan ketersediaan logistik dan peralatan melalui koordinasi antarpelaku. Seluruh perangkat daerah harus dilibatkan bersama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, akademisi dan pers sesuai dengan prinsip pentahelix dalam penanggulangan bencana.

Thomas menyampaikan, bagi daerah yang telah memiliki peta rawan bencana longsor dan banjir maka agar segera mengaktifkan sistem peringatan dini yang sudah disepakati masyarakat baik di tingkat kabupaten maupun desa.

Ia mengatakan, yang paling penting dalam sistem peringatan dini adalah pengerahan tenaga.Menurutnya, BPBD telah memfasilitasi pembentukan 200 desa tangguh bencana dengan masing masing desa tangguh memiliki minimal 10 relawan tangguh bencana.

"Kita berharap relawan tangguh bencana akan menjadi garda terdepan bila terjadi bencana untuk melakukan evakuasi, pengaturan pengungsi, mendirikan tenda hingga melaksanakan dapur umum bekerjasama dengan kementerian sosial," tandas Thomas. (hh)